TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Mahfud MD Optimis Pemilu 2024 Berjalan Kondusif

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Menko Polhukam Mahfud MD optimistis Pemilu tahun depan akan berjalan aman tanpa gejolak yang berarti. Mahfud membandingkan dengan Pemilu 2019. Mahfud menilai pemilu kali ini bakal lebih kondusif. Mahfud mencermati pada Pemilu 2019 situasi mulai memanas bahkan tiga tahun sebelum pesta demokrasi itu digelar.

Fakta itu menurutnya berbeda dengan situasi saat ini. Meskipun pemilu tinggal delapan bulan lagi, namun situasi kondusif masih tetap terjaga. Hal itu disampaikan Mahfud saat memberikan pengarahan dalam acara Gerakan Literasi Digital Sektor Pemerintah Kepada TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (13/6/2023).

Mahfud menceritakan ulang kondisi jelang Pemilu 2019. "Pemilu tahun 2019 yang begitu panas itu, itu panasnya sudah dimulai tahun 2016. Tanggal 4 November 2016 yang mengepung Istana kemudian disusul dengan gelombang-gelombang berikutnya dengan konflik pesan SARA, perang SARA, rasis, politik identitas, dan lainnya," ujarnya.

Untuk itu, Mahfud menegaskan ketertiban dan keamanan jelang pemilu ini harus terus dijaga guna meminimalisasi adanya gejolak. Menurutnya sudah menjadi tugas TNI - Polri untuk melakukannya, terutama dalam menjaga lalu lintas digital yang banyak memprovokasi di tengah-tengah masyarakat.

"Pesan khusus untuk Bapak-Bapak TNI, peran penting TNI di dalam pemilu. Kami titip Pemilu 2024 sudah di depan mata karena ya bulan Februari sudah ada Presiden baru meski nanti serah terimanya masih Oktober, tapi 14 Februari 2024 itu waktu yang pendek, tinggal 8 bulan dari sekarang," kata Mahfud.

"Diharapkan di sini agar netralitas prajurit TNI dan keluarga besar TNI yang terdiri atas istri, anak, suami, dan para purnawirawan untuk menjadi fondasi utama bagi TNI dalam menjalankan peran penting melancarkan proses pemilu. Kemudian memastikan bahwa pemilu itu aman bagi pemilih," pungkasnya.