TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Maudy Ayunda: Potensi Transparansi Perpajakan Internasional Capai Rp683 Triliun

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Potensi penerimaan pajak (inbound) dapat mencapai Rp683 triliun jika terjadi transparansi perpajakan internasional. Begitu banyak potensi penerimaan pajak yang masih terparkir di luar negeri karena terkendala kesepakatan internasional.

Juru Bicara Presidensi G20 Indonesia Maudy Ayunda menyebutkan, transparansi pajak menjadi pembahasan penting dalam forum G20 di Bali belum lama ini. Alasannya, semua negara bisa memperoleh keuntungan jika terdapat transparansi perpajakan. Maudy mengungkapkan Indonesia pun akan menikmati manfaat jika terdapat transparansi perpajakan, karena potensi penerimaan dari luar negeri sangat besar. Namun, potensi itu bisa terealisasi jika terdapat kesepakatan internasional.
"Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang telah menikmati manfaat transparansi perpajakan. Salah satunya adalah pemetaan potensi penghasilan inbound senilai Rp683 triliun berupa dividen, bunga, penjualan, dan penghasilan lain," kata Maudy dalam keterangannya di Istana Negara, dikutip hari ini.

Penghasilan inbound merupakan penerimaan atas subjek pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan dengan sumber dari luar negeri. Artinya, potensi penghasilan wajib pajak Indonesia memiliki penghasilan dividen, bunga, penjualan, dan penghasilan lain dari luar negeri mencapai Rp683 triliun.

Pada akhir 2021, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menyampaikan bahwa berdasarkan penyandingan data penghasilan melalui automatic exchange of information (AEoI) dengan surat pemberitahuan tahunan (SPT), baru Rp7 triliun penghasilan inbound yang sudah terklarifikasi.

Wajib pajak memanfaatkan program pengungkapan sukarela (PPS) untuk mengklarifikasi data itu. Meskipun begitu, ketika PPS selesai, pengungkapan harta di luar negeri ternyata tidak sebesar potensi penghasilan inbound itu. Total harta bersih yang direpatriasi tercatat senilai Rp13,7 triliun, sedangkan deklarasi harta bersih yang tetap berada di luar negeri adalah Rp59,9 triliun.
Pemerintah memperoleh pajak penghasilan (PPh) senilai Rp61,01 triliun. Namun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak merinci berapa nilai PPh yang berasal dari repatriasi dan pengungkapan harta di luar negeri.

Maudy mengatakan, kesepakatan transparansi perpajakan harus tercapai oleh komunitas internasional, terutama di G20. Hal tersebut dapat menciptakan keadilan dalam perpajakan, sehingga akan sangat membantu perkembangan dan pemulihan dari dampak pandemi Covid-19.

"Sistem perpajakan internasional yang adil dan transparan menjadi penting untuk mengatasi penggelapan dan penghindaran pajak, mencegah transfer pricing, dan mendorong kebijakan perpajakan nasional yang kondusif," kata Maudy.