TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Menkeu: Disrupsi Bertumpuk-tumpuk, Postur APBN Harus Kuat

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Menjelang tahun 2023, risiko gejolak ekonomi global seperti kenaikan harga komoditas, tensi geopolitik, serta normalisasi kebijakan moneter negara maju masih harus terus diwaspadai.

Olehn karena itu, pemerintah mendesain APBN 2023 dengan optimisme diiringi kewaspadaan yang tinggi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, disrupsi dalam hal perubahan iklim, lingkungan digital, pandemi serta geopolitik membawa dinamika yang sangat besar dalam penyusunan APBN 2023. Untuk itu, APBN mempunyai fungsi yang sangat penting dan dapat menjawab tantangan ketika dunia mengalami perubahan.

“Sebelum pandemi, disrupsi hanya selalu digital saja kita ngomongnya. Sekarang, disrupsinya bertumpuk-tumpuk, digital masih tetap, ditambah pandemi, ditambah climate change, ditambah perang. Jadi ini yang menyebabkan dinamikanya menjadi sangat besar. APBN 2023 tetap harus ditetapkan dengan asumsi yang bahkan menghadapi kondisi yang very dynamic,” kata Menkeu dalam Seminar Bincang APBN 2023 pada Jumat (28/10/2022). Dengan ketidakpastian yang tinggi, postur APBN 2023 didisain untuk menjadi kuat menopang setiap sektor perekonomian Indonesia.

Menurut Menkeu, penting bagi APBN untuk memiliki postur yang dapat berfungsi sebagai stabilisasi, alokasi dan distribusi pada kondisi yang terjadi saat ini. Salah satu yang dapat dirasakan masyarakat adalah dari pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 3 kuartal terakhir yang sangat optimistis.

APBN dibentuk dengan sifat flexible dan agile sehingga mampu untuk menghadapi kondisi yang berubah-ubah. Selanjutnya, APBN juga dapat menjadi instrumen stablilisasi untuk menyelamatkan perekonomian rakyat Indonesia.

Di akhir acara Kepala Badan Fiskal Febrio Kacaribu pun menyampaikan bahwa ekonomi akan berpeluang tumbuh cukup tinggi pada 2023. Pemerintah terus berupaya menjaga daya beli masyarakat dalam kondisi yang uncertainty. Apabila gejolak terjadi, pemerintah pastikan APBN akan menjalankan fungsinya sebagai shock absorber yang kuat agar masyarakat terlindungi dan APBN tetap sehat. Oleh karena itu, pada 2023 pemerintah akan tetap waspada dan optimis.

Seminar Bincang APBN 2023 ini merupakan bagian dari sosialisasi APBN 2023 dan rangkaian Hari Oeang (HORI), yang mengangkat tema "Strategi Capai Ekonomi Kuat & Berkelanjutan di Tengah Risiko". Kegiatan ini berlangsung di Aula Lt. 2 Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Jakarta. Hadir sebagai narasumber yaitu Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu, Kepala Badan Standard, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Anindito Aditomo, Co-Founder & Dewan Pakar Institute of Social, Economic, and Digital Ryan Kiryanto, serta Founder Enertec Mitra Solusi Mada Ayu Habsari. Pada sesi sebelumnya, berlangsung pula kelas APBN yang diikuti oleh beragam lapisan masyarakat, mahasiswa dan juga PNS Pemda DKI. Selain itu juga terselenggara diskusi dengan Key Opinion Leader yang terdiri dari berbagai profesi dan bidang keahlian.