PajakOnline | Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memangkas anggaran dana transfer ke daerah atau TKD mencapai Rp50,59 triliun. Pemangkasan anggaran dilakukan terhadap instrumen kurang bayar dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) fisik, dana otonomi khusus (otsus), dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan dana desa.
Pemangkasan anggaran dana transfer daerah ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025. Aturan ini menetapkan penyesuaian pencadangan transfer ke daerah dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025 sebagaimana arahan efisiensi anggaran dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Luky Alfirman membenarkan pencadangan yang dimaksud merupakan pemangkasan anggaran tiap instrumen belanja transfer ke daerah.
Berdasarkan beleid keputusan menteri itu, alokasi anggaran untuk kurang bayar dana bagi hasil dipangkas Rp13,90 triliun dari pagu awal Rp27,81 triliun.
Alokasi DAU dipangkas sebesar Rp15,68 triliun dari pagu Rp446,63 triliun sehingga nilai yang akan ditransfer menjadi Rp430,96 triliun. DAK fisik dipangkas Rp18,31 triliun dari Rp36,95 triliun sehingga menjadi Rp18,65 triliun.
Pemangkasan juga dilakukan terhadap DAK fisik bidang konektivitas sebesar Rp14,6 triliun, bidang irigasi Rp1,72 triliun, bidang pangan pertanian Rp675,33 miliar, dan bidang pangan akuatik Rp1,31 triliun.
Dana otsus dipangkas sebesar Rp509,46 miliar dari pagu awal Rp 14,52 triliun, menjadi Rp 14,01 triliun. Dana otsus Papua dipangkas menjadi sebesar Rp 9,7 triliun dan otsus Aceh Rp 4,31 triliun.
Sementara itu, dana keistimewaan DIY dipangkas sebesar Rp200 miliar dari pagu awal Rp1,2 triliun, sehingga total alokasi menjadi Rp 1 triliun.
Terakhir, anggaran dana desa dipangkas sebesar Rp2 triliun dari pagu Rp71 triliun sehingga alokasinya menjadi Rp69 triliun.
Diktum kedelapan KMK tersebut menyatakan pemangkasan anggaran yang disebut sebagai cadangan itu akan digunakan untuk mendanai kebutuhan prioritas pemerintah. KMK berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 3 Februari 2025.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo mengeluarkan Inpres 1/2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun.
Rinciannya, anggaran K/L diminta untuk efisiensi sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun. Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto menginisiasikan arahan efisiensi anggaran agar kas negara dapat digunakan untuk program yang lebih berdampak langsung terhadap masyarakat. Dia menyebut Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, hingga perbaikan sektor kesehatan sebagai contoh program yang dimaksud.
