TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Menkeu: Pengembangan SDM Jadi Prioritas Pemerintah

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan,  pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas pemerintah Indonesia. Hal tersebut disampaikannya dalam Forum Inclusive Lifelong Learning Conference.

“SDM juga merupakan prioritas Indonesia saat ini. Bukan hanya dari sisi pendidikan, APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) juga mendukung kualitas SDM dari sisi kesehatan dan perlindungan sosial,” kata Sri Mulyani dalam akun IG resmi @smindrawati, dikutip, hari ini.

Sri Mulyani menjelaskan anggaran pendidikan dalam APBN mendapatkan alokasi sebesar 20 persen setiap tahunnya sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi. Untuk tahun ini, pemerintah merencanakan biaya untuk sektor pendidikan sebesar Rp612,2 triliun. Sebagian besar dari biaya tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dari SD hingga SMA.

Sementara itu, pemerintah juga mempunyai biaya kekal yang dibentuk sejak tahun 2010 lalu. Menurutnya jumlah biaya kekal saat ini mencapai nyaris 10 miliar dolar AS.

“Ini corak komitmen Indonesia untuk memastikan generasi berikutnya mendapatkan pendidikan nang layak dan bisa mencapai cita-citanya,” kata Menkeu.

Lebih lanjut, Bendahara Negara juga inisiatif pemerintah lainnya dalam upaya meningkatkan daya saing dan produktivitas kelas pekerja Tanah Air dengan meluncurkan Kartu Prakerja.

Sejak 2020 hingga 2022 lalu, program Kartu Prakerja telah diikuti oleh 16,4 juta peserta. “Penelitian J-PAL SEA and Presisi Indonesia di tahun 2021 menunjukkan Kartu Prakerja sukses meningkatkan lapangan kerja dan mempercepat inklusi finansial Indonesia,” ucap Sri Mulyani.

Menkeu juga menyampaikan Indonesia mempunyai komitmen terhadap pendidikan yang berkelanjutan. Artinya, komitmen Indonesia terhadap pendidikan bukan hanya untuk satu periode pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah akan memastikan alokasi anggaran untuk program pembelajaran sepanjang hidup (lifelong learning). Anggaran tersebut akan digarap pemerintahan hingga sasarannya tahun 2045 mendatang.(Kelly Pabelasary)