TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Menkeu Sri Mulyani: Indonesia Bisa Jadi Negara Maju

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Indonesia berpotensi besar untuk menjadi negara maju. Hal tersebut dicermati dari sisi pertumbuhan ekonomi. Menkeu Sri Mulyani menyebutkan, saat ini tiga negara berkembang, Indonesia, India, dan China, memiliki kinerja pertumbuhan ekonomi yang sangat baik dengan masing-masing tantangan yang ada.

Bahkan tercatat pertumbuhan ekonomi ketiga negara tersebut juga lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi dunia dalam 10 tahun terakhir.

“Kalau Indonesia terus mempertahankan pertumbuhan di atas pertumbuhan ekonomi dunia, tentutnya kita (Indonesia) akan mencapai konvergensi menuju negara maju,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Pemerintah dengan Banggar DPR, Senin (30/5/2023).

Dalam paparannya, Sri Mulyani menjelaskan, pada tahun 2022, ekonomi India tumbuh 6,8 persen, Indonesia tumbuh 5,3 persen, sementara China di level 3,4 persen. Membandingkan dengan pertumbuhan dalam 10 tahun terakhir, China rata-rata mampu tumbuh 7,7 persen, India tumbuh 7 persen, sedangkan Indonesia di angka 5,4 persen.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi dunia rata rata dalam 10 tahun terakhir di angka 3,7 persen. “Artinya negara-negara maju tumbuh relatif lebih rendah,” katanya.

Menurut Menkeu, saat ini yang perlu dilakukan adalah memiliki level pertumbuhan yang lebih baik. Pasalnya, setiap periode terdapat tantangan, misalnya pada 2008 terdapat krisis ekonomi global, pandemi Covid-19 hingga geopolitik.

Meski demikian, Indonesia dan India mencatatkan kemampuan dapat pulih paling cepat dari negara-negara lainnya, sekalipun terdapat krisis geopolitik. Adapun, dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN 2024, pemerintah mencanangkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3-5,7 persen. Sejumlah ekonom bahkan menilai target ekonomi 2024 realistis, namun untuk pertumbuhan ekonomi di tahun politik tersebut terlampau optimistis.