PajakOnline.com—Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia dihadapkan dengan risiko yang bergeser dari pandemi menjadi gejolak ekonomi global. Hal ini ditandai dari inflasi global yang melonjak akibat disrupsi dari sisi suplai.
"Kita semua memahami bahwa pandemi waktu itu menyebabkan supply side atau production itu terdisrupsi," kata Menkeu Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023, Selasa (16/8/2022).
Menkeu menambahkan, begitu demand atau permintaan pulih dengan adanya vaksin dan mobilitas, suplai tidak bisa mengikuti secara bersamaan. Hal ini yang menyebabkan terjadinya inflasi akibat pandemi.
"Namun belum ini teratasi, muncul perang yang menyebabkan disrupsi sisi pangan dan energi yang menambah makin disrupsi sisi produksi atau suplai ini. Sementara demand-nya sudah melonjak akibat stimulus baik fiskal, moneter dan juga momentum sesudah penanganan pandemi menjadi lebih baik," kata Sri Mulyani.
Menurutnya, inilah yang menyebabkan inflasi global melonjak sangat tinggi dan menimbulkan respons kebijakan dalam bentuk likuiditas yang ketat dan suku bunga dinaikkan. Selain itu, keputusan terutama di negara maju karena inflasinya yang tertinggi, terutama Amerika Serikat dan Eropa yang memecahkan rekor 40 tahun terakhir, dengan inflasi yang sangat tinggi.
"Ini yang menyebabkan gejolak di sektor keuangan. Capital outflow terjadi, pelemahan nilai tukar terjadi dan ini kemudian menyebabkan cost of fund atau cost of borrowing atau lonjakan biaya utang di semua negara di dunia. Inilah yang kemudian memunculkan potensi krisis utang global yang kemudian PBB membentuk Global Crisis Response dimana bapak Presiden menjadi anggotanya," kata Menkeu.
Di sisi lain, inflasi yang tidak menurun secara cepat namun respons kebijakan dari sisi likuiditas dan suku bunga maupun mengerem dari sisi fiskal bisa menyebabkan pemulihan ekonomi menjadi melemah.
"Sehingga potensi terjadinya stagflasi yaitu inflasi dengan kombinasi resesi menjadi salah satu yang menciptakan tantangan yang rumit pada tahun ini maupun tahun depan," kata Menkeu Sri Mulyani.
