TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

NIK sebagai NPWP, Wajib Pajak Non Efektif Harus Aktivasi

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Wajib pajak yang memiliki nomor pokok wajib pajak dengan status nonefektif (NE) masih dapat menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP. Syaratnya status NPWP perlu diaktivasi kembali.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor menjelaskan, wajib pajak ber-NPWP nonefektif perlu mengajukan permohonan aktivasi NPWP kembali apabila ingin memanfaatkan NIK saat mengakses layanan pajak.

Neil mengatakan, untuk wajib pajak nonefektif yang ingin diaktifkan kembali dapat langsung menuju KPP terdaftar untuk minta diaktifkan kembali.

Setelah diaktifkan, wajib pajak pun dapat mencoba melakukan login DJP Online menggunakan NIK. Apabila gagal, wajib pajak masih perlu melakukan login menggunakan NPWP 15 digit.

Wajib pajak non efektif adalah wajib pajak yang tidak memiliki persyaratan subyektif atau obyektif, namun masih memiliki NPWP. Wajib pajak yang telah mengajukan dan ditetapkan sebagai wajib pajak non efektif maka tidak perlu melaksanakan kewajiban lapor SPT, tidak perlu diterbitkan Surat Teguran tidak menyampaikan SPT, dan tidak perlu diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas sanksi administrasi karena tidak menyampaikan SPT. Oleh karena itu, wajib pajak non efektif tidak harus menyampaikan pelaporan SPT Tahunan.

Neil menyebutkan setidaknya sudah ada 19 juta wajib pajak yang telah dipadankan datanya dengan Dukcapil, sehingga NIK ini dapat digunakan sebagai NPWP. Setelah proses tersebut, wajib pajak pun sudah dapat menggunakan NIK untuk mengakses DJP Online.

Dalam pemberitaan media ini sebelumnya, memaparkan PMK 112/2022 adalah ketentuan teknis dari penggunaan NIK sebagai NPWP, sebagaimana amanatkan UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Adapun, penggunaan NIK sebagai NPWP ini diberlakukan untuk wajib pajak orang pribadi penduduk. Penduduk yang dimaksud adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki tempat tinggal di Indonesia.

Bagi wajib pajak orang pribadi yang bukan penduduk, badan, dan instansi pemerintah. NPWP yang selama ini menggunakan format 15 digit akan digantikan dengan NPWP 16 digit. Aktivasi NIK sebagai NPWP serta pemberian NPWP 16 digit akan dilakukan berdasarkan permohonan pendaftaran wajib pajak atau oleh DJP secara jabatan.