PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat terdapat 63.036 sengketa pajak yang belum diputus hingga akhir 2021. Dalam Laporan Keuangan DJP 2021, nominal pajak pada 63.036 sengketa pajak tersebut mencapai Rp195,78 triliun dan USD3,03 miliar.
"Yang dimaksud dengan sengketa pajak ialah keseluruhan pengajuan, baik melalui permohonan wajib pajak maupun jabatan oleh DJP, yang dapat memengaruhi nilai ketetapan pajak/keputusan/putusan sebelumnya," sebut DJP, dikutip hari ini.
Rinciannya terdapat 11.342 sengketa nonkeberatan yang belum diputus dengan nilai Rp2,72 triliun dan USD6,32 juta.
Contoh sengketa nonkeberatan yang dimaksud seperti pembetulan yang dimaksud pada Pasal 16 UU KUP, pengurangan atau penghapusan sanksi Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP, pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP, hingga pembatalan pemeriksaan yang tidak didahului dengan SPH/pembahasan Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP.
Selanjutnya, tercatat ada 15.332 berkas sengketa keberatan yang masih belum diputus dengan nilai mencapai Rp64,67 triliun dan USD663,83 juta.
DJP mencatat tunggakan sengketa pajak pada level banding dan gugatan mencapai 22.878 berkas dengan nilai Rp94,06 triliun dan USD1,06 miliar. Sedangkan sengketa peninjauan kembali (PK) yang belum diputus mencapai 13.484 berkas dengan nilai nominal mencapai Rp34,32 triliun dan USD1,29 miliar.
