PajakOnline.com—Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya memberantas judi online demi menjaga stabilitas sektor jasa keuangan. OJK menyatakan telah melakukan pemblokiran ribuan rekening yang terlibat judi online, termasuk mendukung satuan tugas judi online yang dipimpin oleh Kemenko Polhukam RI.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan OJK telah melakukan pemblokiran sebanyak 4.921 rekening dari data yang diterima dari Kominfo. “Serta meminta perbankan dalam satu customer identification file yang sama. OJK juga menginstruksikan perbankan melakukan verifikasi termasuk tracing profiling yang terindikasi adanya transaksi judi online,” kata Mahendra, Senin (10/6/2024).
OJK juga telah mamsukkan daftar rekening nasabah yang masuk dalam pusaran judi online ke dalam sistem pencegahan pendanaan terorisme, sehingga mampu diakses jasa keuangan dan mempersempit ruang gerak para pelaku judi online.
Dalam upaya pemblokiran rekening judi online itu, OJK sendiri telah memiliki regulasi yang kuat. Berdasarkan pasal 36A ayat (1) huruf c, angka 33 dalam Pasal 14 dan Pasal 52 ayat (4) huruf c angka 42 dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan, OJK berwenang memerintahkan Bank untuk melakukan pemblokiran rekening tertentu.
