TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Pajak Bertutur 2021, Suryo Utomo: Ciptakan Generasi Emas Taat Pajak

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggelar acara Pajak Bertutur 2021 bertema Generasi Muda Sadar Pajak Wujud Bela Negara.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo dalam sambutannya mengatakan, kegiatan Pajak Bertutur menjadi program unggulan DJP untuk membangun kesadaran akan pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak dalam jangka panjang.

Menurut Suryo, pengenalan kesadaran pajak sejak dini menjadi upaya strategis mempersiapkan generasi muda yang taat pajak di masa depan.

"Saat ini Indonesia diberikan berkah bonus demografi. Maka generasi muda perlu dipersiapkan menjadi generasi emas yang akan memajukan bangsa. Program ini (Pajak Bertutur) mampu mewujudkan generasi emas Indonesia yang taat pajak," kata Suryo dalam acara Pajak Bertutur 2021 yang disiarkan melalui akun media sosial DJP via Youtube hari ini, Rabu (25/8/2021).

Suryo menyebutkan, program Pajak Bertutur merupakan bagian dari agenda inklusi perpajakan yang sudah dilakukan DJP sejak tahun 2017. Upaya menanamkan kesadaran pajak membutuhkan kerja sama antar instansi, termasuk perguruan tinggi dan komponen masyarakat. Oleh karena itu, DJP terus memperluas kerja sama inklusi perpajakan.

Sejak 2014 hingga 2020 sudah banyak kementerian/lembaga yang menjalin kerja sama dengan DJP untuk meningkatkan kesadaran pajak. Kerja sama pertama kali dijalin DJP dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2014, serta Kementerian Riset dan Teknologi pada 2016.

Kerja sama juga dilakukan dengan Kemendagri, Kemenag, dan Kemenhan. Selain itu, inklusi perpajakan juga ikut melibatkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Universitas Terbuka pada 2018.