TRENDING
HIPPI dan DJP Edukasi UMKM soal Pajak Marketplace, Pedagang Diminta Rapikan Pencatatan OmzetDJP Perkuat Kerja Sama Pajak Global, 38 Negara dan Administrasi Pajak Bahas Transformasi DigitalPemerintah Ubah Aturan Keberatan dan Utang Pajak, Pokok Utang Kini DidahulukanDJP Hapus Sanksi Administrasi Pajak hingga 100%, Wajib Pajak Bisa Ajukan Permohonan sampai 2028Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunHIPPI dan DJP Edukasi UMKM soal Pajak Marketplace, Pedagang Diminta Rapikan Pencatatan OmzetDJP Perkuat Kerja Sama Pajak Global, 38 Negara dan Administrasi Pajak Bahas Transformasi DigitalPemerintah Ubah Aturan Keberatan dan Utang Pajak, Pokok Utang Kini DidahulukanDJP Hapus Sanksi Administrasi Pajak hingga 100%, Wajib Pajak Bisa Ajukan Permohonan sampai 2028Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 Triliun
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Pajak Bertutur 2026 Kanwil DJP Jawa Barat II, Kenalkan Peran Pajak Pada 100 Siswa MTs Miftahul Huda

· · pajakonline.com

Bekasi, PajakOnline – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat II menyelenggarakan kegiatan Pajak Bertutur 2026 di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Miftahul Huda. Kegiatan ini diikuti oleh 100 siswa kelas VII hingga IX bersama pegawai Kanwil DJP Jawa Barat II sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran pajak sejak usia dini.

Mengusung tema “Pajak Kita, Energi Generasi Juara” dengan tagline “Pajak Bertutur 2026: Sehari Mengenal, Selamanya Bangga”, kegiatan dikemas melalui pembelajaran interaktif mengenai peran pajak dalam kehidupan bernegara.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jawa Barat II, Eko Radnadi Susetio. Dalam sambutannya, Eko menyampaikan bahwa pemahaman mengenai pajak perlu dikenalkan sejak dini agar generasi muda memahami pentingnya kontribusi masyarakat dalam mendukung pembangunan negara.

“Pajak harus mulai dikenal sejak dini. Melalui kegiatan Pajak Bertutur, kami ingin menanamkan pemahaman kepada para siswa bahwa berbagai fasilitas dan layanan publik yang mereka rasakan tidak terlepas dari kontribusi pajak,” ujar Eko.

Kepala MTs Miftahul Huda, Maimunah Ahfas, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, kehadiran pegawai DJP sebagai “guru tamu” memberikan pengalaman belajar yang berbeda bagi para siswa.

“Kami berterima kasih atas terselenggaranya kegiatan Pajak Bertutur. Para siswa sangat antusias mengikuti kelas tamu seperti ini karena memperoleh pengetahuan baru di luar pembelajaran rutin di sekolah,” ujar Maimunah.

Dalam sesi pembelajaran, para siswa diperkenalkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta fungsinya dalam membiayai kebutuhan negara dan pembangunan. Para siswa juga mendapat materi mengenai administrasi perpajakan serta perbedaan antara pajak pusat dan pajak daerah.

Pegawai Kanwil DJP Jawa Barat II turut menjelaskan keterkaitan pajak dengan sektor pendidikan. Sesuai amanat peraturan perundang-undangan, anggaran pendidikan dialokasikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN. Pada tahun 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp 757,8 triliun.

Melalui materi tersebut, para siswa diajak memahami bahwa pajak memiliki hubungan langsung dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk penyediaan fasilitas pendidikan, pembangunan sekolah, tenaga pendidik/guru, hingga membiayai berbagai program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain mengikuti kegiatan di sekolah, peserta juga mengikuti sesi “Direktur Jenderal Pajak Menyapa” yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak secara daring melalui Zoom Cloud Meeting.

Dalam rangkaian Pajak Bertutur 2026 tersebut, DJP juga memberikan Edu Tax Award sebagai bentuk penghargaan kepada sekolah yang telah berperan aktif dalam Program Inklusi Kesadaran Pajak. Penghargaan diberikan kepada unsur kementerian, lembaga, asosiasi, profesional, praktisi, satuan pendidikan, tenaga pendidik, dan pihak lain yang berkontribusi dalam menumbuhkan kesadaran pajak di lingkungan pendidikan dan masyarakat.

Melalui Pajak Bertutur 2026, Kanwil DJP Jawa Barat II berharap para pelajar tidak hanya mengenal pajak sebagai kewajiban ketika dewasa kelak, tetapi juga memahami pajak sebagai bentuk gotong royong masyarakat dalam membiayai pembangunan dan mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih baik.