PajakOnline.com—Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan penerapan pajak karbon masih melihat peta jalan (road map) dan belum bisa dipastikan selesai tahun ini.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan untuk pajak karbon pihaknya sudah melakukan pembicaraan terkait road map-nya. “Kenapa kita butuh road map? Karena setiap kali kita bicara tentang pajak karbon itu pasti berdampak langsung pada biaya,” kata Febrio di ICE BSD, Rabu (12/7/2023).
Febio menyampaikan dengan adanya road map ini, nantinya membutuhkan perencanaan yang hati-hati dalam menentukan hal tersebut, sehingga penetapan pajak karbon berada pada peta jalan yang jelas.
Lebih lanjut, ia mengatakan Kemenkeu juga melakukan pembicaraan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menerapkan pajak karbon ini.
“Saat ini kita belum melihat prioritas yang urgent untuk penerapan pajak karbon di sektor tertentu. Namun, kita akan siapkan roadmap-nya bersama-sama dengan KLHK,” ungkapnya.
Penerapan pajak karbon ini, kata dia, belum tentu akan dimulai pada tahun ini ataupun tahun depan. Sebab, harus menyiapkan sistem perekonomian agar tetap tumbuh dan hal ini akan dilakukan secara bertahap.
“Kita harus siapkan ekonomi kita tetap tumbuh sambil kita siapkan sektor mana yang siap untuk mulai dan tentu ini akan sangat hati-hati dan sangat bertahap. Belum tentu tahun depan [pajak karbon diterapkan],” lanjut Febrio.
Seperti diketahui, pajak karbon telah diamanatkan oleh Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan harus berlaku pada 1 April 2022 lalu. Namun, saat itu pemerintah menyatakan belum siap sehingga menunda implementasinya menjadi 1 Juli 2022. Setelah memasuki Juli 2022, pemerintah kembali menyatakan bahwa pajak karbon belum bisa berlaku dan masih dalam kajian. Hingga saat ini, kajian dan penyusunan peta jalan implementasinya masih digarap. (Azzahra Choirrun Nissa)
