PajakOnline.com—Para pemimpin ASEAN mengapresiasi keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023 saat mengikuti Sesi Pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN yang dilangsungkan di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (05/09/2023). Para pemimpin ASEAN menilai bahwa keketuaan Indonesia menghasilkan banyak capaian meski dalam situasi yang sulit.
“Semua leaders mengapresiasi keketuaan Indonesia. Banyak capaian meski di dalam situasi yang sulit. Tadi saya sampaikan komitmen beliau-beliau para pemimpin mengenai masalah persatuan, sentralitas, upaya untuk menjaga perdamaian, stabilitas diperkokoh kembali dan saya melihat komitmen itu menjadi makin kokoh pada saat pertemuan tadi,” kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi dalam keterangannya kepada awak media di JCC.
Menurut Retno, dalam sesi pleno tersebut, para pemimpin juga menekankan pentingnya kerja sama untuk ketahanan pangan, energi, kesehatan, keuangan, dukungan terhadap implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), dan dukungan untuk memajukan ekonomi digital melalui negosiasi Perjanjian Kerangka Ekonomi Digital atau Digital Economy Framework Agreement (DEFA).
Di samping itu, Menlu juga menjelaskan bahwa pertemuan pleno tersebut telah menghasilkan 11 dokumen yang diadopsi para pemimpin ASEAN. Pertama, ASEAN Concord IV untuk penyusunan Visi 2045. Kedua, untuk “ASEAN Matters”, para pemimpin mengadopsi deklarasi mengenai ASEAN Human Right Dialogue.
“Ini adalah satu hal yang baru yang juga merupakan capaian Indonesia. Indonesia berkomitmen untuk memajukan promosi dan proteksi hak asasi manusia. Oleh karena itu, kita ingin agar dialog HAM ASEAN dilakukan secara reguler dan ini diadopsi oleh para leaders,” ungkap Menlu.
Selain itu, diadopsi juga dokumen mengenai pembangunan inklusif disabilitas dan kemitraan untuk ketahanan masyarakat ASEAN, perawatan dan pendidikan anak usia dini, kesetaraan gender dan pembangunan keluarga, ketahanan berkelanjutan, serta perubahan iklim.
Selanjutnya, diadopsi juga dokumen mengenai Deklarasi Epicentrum of Growth, ketahanan pangan dan nutrisi dalam merespons krisis, Perjanjian Kerangka Ekonomi Digital, dan kerangka ekonomi biru ASEAN.
“Blue economy framework ini juga merupakan hal yang baru. Jadi ada pengakuan bahwa blue economy merupakan sumber baru dari pembangunan berkelanjutan,” imbuh Menlu.
Dalam bidang kemaritiman, Indonesia juga mengembangkan agenda maritim antara lain disepakatinya ASEAN Maritime Outlook dan menjadikan ASEAN Maritime Forum dan Expanded ASEAN Maritime Forum sebagai pertemuan tahunan.
“Disepakati juga guidelines untuk mempercepat negosiasi CoC (code of conduct) di Laut China Selatan,” katanya.
Untuk Layanan Advokasi, Konsultan Pajak, Pendampingan di Pengadilan Pajak, Anda dapat menghubungi konsultan kami melalui komunikasi HP/WA 0889676695506 atau mengisi klik: 
