TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Para Pemimpin ASEAN Apresiasi Capaian Keketuaan Indonesia di Tengah Situasi Sulit

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Para pemimpin ASEAN mengapresiasi keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023 saat mengikuti Sesi Pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN yang dilangsungkan di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (05/09/2023). Para pemimpin ASEAN menilai bahwa keketuaan Indonesia menghasilkan banyak capaian meski dalam situasi yang sulit.

“Semua leaders mengapresiasi keketuaan Indonesia. Banyak capaian meski di dalam situasi yang sulit. Tadi saya sampaikan komitmen beliau-beliau para pemimpin mengenai masalah persatuan, sentralitas, upaya untuk menjaga perdamaian, stabilitas diperkokoh kembali dan saya melihat komitmen itu menjadi makin kokoh pada saat pertemuan tadi,” kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi dalam keterangannya kepada awak media di JCC.

Menurut Retno, dalam sesi pleno tersebut, para pemimpin juga menekankan pentingnya kerja sama untuk ketahanan pangan, energi, kesehatan, keuangan, dukungan terhadap implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), dan dukungan untuk memajukan ekonomi digital melalui negosiasi Perjanjian Kerangka Ekonomi Digital atau Digital Economy Framework Agreement (DEFA).

Di samping itu, Menlu juga menjelaskan bahwa pertemuan pleno tersebut telah menghasilkan 11 dokumen yang diadopsi para pemimpin ASEAN. Pertama, ASEAN Concord IV untuk penyusunan Visi 2045. Kedua, untuk “ASEAN Matters”, para pemimpin mengadopsi deklarasi mengenai ASEAN Human Right Dialogue.

“Ini adalah satu hal yang baru yang juga merupakan capaian Indonesia. Indonesia berkomitmen untuk memajukan promosi dan proteksi hak asasi manusia. Oleh karena itu, kita ingin agar dialog HAM ASEAN dilakukan secara reguler dan ini diadopsi oleh para leaders,” ungkap Menlu.

Selain itu, diadopsi juga dokumen mengenai pembangunan inklusif disabilitas dan kemitraan untuk ketahanan masyarakat ASEAN, perawatan dan pendidikan anak usia dini, kesetaraan gender dan pembangunan keluarga, ketahanan berkelanjutan, serta perubahan iklim.

Selanjutnya, diadopsi juga dokumen mengenai Deklarasi Epicentrum of Growth, ketahanan pangan dan nutrisi dalam merespons krisis, Perjanjian Kerangka Ekonomi Digital, dan kerangka ekonomi biru ASEAN.

“Blue economy framework ini juga merupakan hal yang baru. Jadi ada pengakuan bahwa blue economy merupakan sumber baru dari pembangunan berkelanjutan,” imbuh Menlu.

Dalam bidang kemaritiman, Indonesia juga mengembangkan agenda maritim antara lain disepakatinya ASEAN Maritime Outlook dan menjadikan ASEAN Maritime Forum dan Expanded ASEAN Maritime Forum sebagai pertemuan tahunan.

“Disepakati juga guidelines untuk mempercepat negosiasi CoC (code of conduct) di Laut China Selatan,” katanya.