TRENDING
KPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1DJP Terbitkan 454.377 SP2DK hingga September 2026, Wajib Pajak Diminta Siapkan Bukti PendukungPengadilan Pajak Umumkan Antrean Layanan Hari Ini, Wajib Pajak Diminta Perhatikan JadwalSebanyak 25 Aset Sitaan Pajak Senilai Rp17,8 Miliar di Kalbar Segera DilelangSebanyak 420.000 Wajib Pajak Orang Pribadi Kena PPh 35%Harga Minyak Tembus USD100, Risiko Ekonomi Global dan Indonesia MeningkatBank Dunia Naikkan Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026 Menjadi 5,2%Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Digelar 12 Oktober 2026, Peserta Diminta Siapkan Perangkat dan JaringanKurs Pajak 7–13 Oktober 2026: Dolar AS Naik Jadi Rp17.935DJP Kejar Target Pajak Rp2.593,35 Triliun pada 2027, Ini StrateginyaBSU Rp900 Ribu untuk 13,3 Juta Pekerja Segera Disiapkan, Syarat dan Jadwal Pencairan Masih Menunggu AturanKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1DJP Terbitkan 454.377 SP2DK hingga September 2026, Wajib Pajak Diminta Siapkan Bukti PendukungPengadilan Pajak Umumkan Antrean Layanan Hari Ini, Wajib Pajak Diminta Perhatikan JadwalSebanyak 25 Aset Sitaan Pajak Senilai Rp17,8 Miliar di Kalbar Segera DilelangSebanyak 420.000 Wajib Pajak Orang Pribadi Kena PPh 35%Harga Minyak Tembus USD100, Risiko Ekonomi Global dan Indonesia MeningkatBank Dunia Naikkan Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026 Menjadi 5,2%Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Digelar 12 Oktober 2026, Peserta Diminta Siapkan Perangkat dan JaringanKurs Pajak 7–13 Oktober 2026: Dolar AS Naik Jadi Rp17.935DJP Kejar Target Pajak Rp2.593,35 Triliun pada 2027, Ini StrateginyaBSU Rp900 Ribu untuk 13,3 Juta Pekerja Segera Disiapkan, Syarat dan Jadwal Pencairan Masih Menunggu Aturan
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Partisipasi Taiwan dalam “Global Mutirão” untuk Transisi Iklim

· · pajakonline.com

Penulis : Peng Chi-ming, Menteri Lingkungan Hidup Taiwan

Taiwan selaras dengan dunia menghadapi risiko iklim, mendorong partisipasi luas demi pembangunan berkelanjutan

PajakOnline | Perubahan iklim dengan cepat mengubah struktur ekonomi global dan peta risiko dunia. Taiwan tidak luput dari tantangan ini. Pada musim panas 2025, wilayah selatan dan timur Taiwan dilanda topan beruntun dan hujan lebat, menyebabkan banjir besar di banyak daerah. Bencana tersebut menegaskan betapa ekstremnya dampak perubahan iklim terhadap pembangunan wilayah dan keselamatan publik.

Sebagai anggota bertanggung jawab dalam komunitas internasional, Taiwan terus melangkah selaras dengan upaya global membatasi kenaikan suhu hingga 1,5°C di atas tingkat praindustri.

Pada 2025, pemerintah menyampaikan Nationally Determined Contribution (NDC) 2035 yang transparan, menetapkan target jelas untuk transisi menuju ekonomi rendah karbon. Taiwan juga secara rutin menerbitkan National Inventory Reports dan Biennial Transparency Reports tentang gas rumah kaca, sebagai bentuk komitmen dalam menurunkan emisi dan mendukung upaya dunia menahan laju pemanasan global.

Sejak menjabat pada 2024, Presiden Lai Ching-te meluncurkan National Project of Hope — visi kebijakan untuk pertumbuhan hijau dan transisi menuju netral karbon pada 2050. Pemerintahnya menetapkan lima strategi utama: mengembangkan energi hijau cerdas, mendorong transformasi industri ganda (digital dan hijau), membangun gaya hidup berkelanjutan, memperkuat peran pemerintah dalam transisi, serta memastikan transisi yang adil bagi semua.

Pada Juni 2024, dibentuk Komite Perubahan Iklim Nasional di bawah Kantor Presiden guna menggerakkan partisipasi masyarakat dan memperkuat dialog tentang tata kelola iklim. Dari sini, Taiwan menargetkan pengurangan emisi sebesar 26–30 persen pada 2030 dan 36–40 persen pada 2035 dibandingkan tahun dasar.

Target jangka menengah sebagai penuntun menuju net-zero 2050

Taiwan menempatkan target jangka menengah sebagai strategi inti menuju emisi nol bersih pada 2050. Kerangka tata kelola iklim berbasis aksi kini terus diperkuat melalui Climate Change Response Act, yang secara hukum menetapkan target net-zero 2050.

Sejalan dengan pembaruan NDC di bawah Paris Agreement, Taiwan secara sukarela melaksanakan komitmen Pasal 4 perjanjian tersebut. Target pengurangan emisi 2030 ditingkatkan menjadi 28 persen ± 2 persen dibandingkan 2005, dengan sasaran 32 persen ± 2 persen pada 2032 dan 38 persen ± 2 persen pada 2035.

Untuk mendukung hal ini, Taiwan meluncurkan Comprehensive Carbon Reduction Action Plan, di mana tiap kementerian meninjau ulang dan memperkuat program mitigasinya. Di sisi lain, Dewan Nasional Pembangunan Berkelanjutan memimpin koordinasi atas 20 aksi mitigasi unggulan — termasuk percepatan tenaga surya dan angin lepas pantai, teknologi panas bumi, penyimpanan energi, bahan bakar rendah karbon dan hidrogen, penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon (CCUS), efisiensi energi, elektrifikasi kendaraan niaga, bahan bakar penerbangan berkelanjutan, pertanian rendah karbon, serta gaya hidup berkelanjutan net-zero.

Upaya ini didukung enam inovasi kelembagaan: inovasi teknologi, dukungan keuangan, penetapan harga karbon, adaptasi regulasi, pengembangan tenaga kerja hijau, dan partisipasi masyarakat.

Transparansi, keadilan, dan partisipasi publik

Meski bukan anggota UNFCCC, Taiwan secara sukarela menyesuaikan diri dengan kerangka kerja internasional dan mengajukan target pengurangan gas rumah kaca 2035 (NDC 3.0) pada 2025 — sesuai pedoman Pasal 4 Paris Agreement. NDC ini menampilkan ambisi yang sebanding dengan negara maju lain dan mencakup 10 dimensi utama, termasuk keadilan, tata kelola iklim, energi hijau, transformasi industri, keuangan hijau, gaya hidup berkelanjutan, transisi adil, kerja sama internasional, adaptasi iklim, serta perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan gender, anak, dan remaja.

Proses penyusunan NDC 3.0 melibatkan dialog publik yang luas — dari pemerintah, akademisi, industri, hingga masyarakat sipil, termasuk komunitas adat dan mahasiswa. Masukan mereka memastikan kebijakan iklim Taiwan bersifat inklusif, transparan, dan berorientasi jangka panjang.

Membangun mekanisme harga karbon ganda

Tahun ini, Taiwan resmi memberlakukan sistem biaya karbon (carbon fee system) dengan tarif awal sekitar US$10 per ton CO₂e — tonggak penting dalam kebijakan iklim nasional. Dana dari biaya ini akan digunakan secara khusus untuk mendukung pengurangan emisi di sektor-sektor berisiko tinggi, sekaligus menjaga keadilan dan mendorong partisipasi industri. Diharapkan, kebijakan ini dapat menekan emisi hingga 37 juta ton CO₂e pada 2030.
Langkah berikutnya adalah memperkenalkan skema perdagangan emisi (ETS) secara bertahap, membentuk sistem harga karbon ganda (dual-track carbon pricing). Dengan demikian, Taiwan menyiapkan landasan untuk bergabung dengan pasar karbon internasional sesuai Pasal 6 Paris Agreement.

Memperkuat adaptasi dan ketahanan nasional

Dalam menghadapi dampak perubahan iklim, Taiwan mengimplementasikan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Nasional yang diperbarui setiap empat tahun. Rencana ini mencakup tujuh bidang utama: infrastruktur, sumber daya air, tata guna lahan, wilayah pesisir, energi dan industri, pertanian dan keanekaragaman hayati, serta kesehatan masyarakat.
Pemerintah pusat dan daerah juga membentuk Heat Adaptation Strategy Alliance untuk menghadapi ancaman gelombang panas, menggabungkan kolaborasi antara sektor publik dan swasta guna memperkuat ketahanan nasional.

Menuju era baru aksi iklim global

KTT Iklim COP30 di Belém, Brasil, akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan lima tahun pelaksanaan Paris Agreement. Taiwan selaras dengan dunia melalui penyerahan NDC 3.0 dan laporan transparansi dua tahunan pertama — bukti konsistensi dan komitmen Taiwan terhadap tata kelola iklim global.

Taiwan terus berupaya mempercepat transisi menuju net-zero melalui penetapan harga karbon, restrukturisasi ekonomi, dan kebijakan adaptasi berkelanjutan. Namun Taiwan juga menegaskan: mencapai net-zero adalah tanggung jawab bersama umat manusia.

Pemerintah Taiwan menyerukan dukungan dunia agar dapat berpartisipasi dalam COP30 dalam semangat “Global Mutirão” — kolaborasi global untuk memperkuat solidaritas dan mempercepat aksi iklim. Bersama, kita dapat mewujudkan implementasi penuh Paris Agreement dan membangun dunia bebas emisi.

Baca Juga:

Energi Ramah Lingkungan

https://www.pajakonline.com/viral-bahan-bakar-baru-namanya-bobibos/