TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Pembiayaan Utang Pemerintah Capai Rp224,8 Triliun hingga Maret 2023

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi pembiayaan utang pemerintah mencapai Rp224,8 triliun hingga akhir Maret 2023. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, realisasi tersebut setara dengan 32,3 persen dari target APBN tahun anggaran 2023. Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, realisasi pembiayaan utang hingga Maret 2023 tumbuh sebesar 49,8 persen.

Sri Mulyani menjelaskan, penarikan utang dalam jumlah yang besar pada awal tahun guna mengantisipasi kenaikan suku bunga acuan di global. “Kita melakukan front loading karena kita mengantisipasi kenaikan suku bunga yang higher for longer,” katanya dalam Konferensi Pers APBN Kita Edisi April 2023. Rinciannya, realisasi pembiayaan utang melalui Surat Berharga Negara (SBN) hingga Maret 2023 mencapai Rp217,6 triliun atau 30,5 persen dari target tahun ini. Penarikan utang melalui SBN ini mengalami peningkatan sebesar 62,9 persen secara tahunan.

Sementara itu, realisasi pembiayaan utang melalui pinjaman tercatat mencapai Rp7,2 triliun pada Maret 2023, turun signifikan 56,3 persen dibandingkan dengan tahun lalu. “Secara keseluruhan, pembiayaan kita masih on track, sesuai dengan APBN. Tahun ini pembiayaan ditargetkan sebesar Rp696 triliun dan realisasi sampai dengan Maret 2023 sebesar Rp224,8 triliun. S

Sri Mulyani menyebutkan, surplus APBN mencapai Rp128,5 triliun pada Maret 2023. Angka itu setara dengan 0,61 persen dari PDB Indonesia. “Posisi APBN kita sampai akhir Maret masih mengalami surplus Rp128,5 triliun atau 0,61 persen dari PDB,” katanya.

Surplus pada Maret 2023 didorong oleh pendapatan negara yang tercatat sebesar Rp647,2 triliun, meningkat 29 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. “Untuk Maret, posisi dr APBN kita masih sangat positif, pendapatan negara kita mencapai Rp647,2 triliun atau ini 26,3 persen dari total target APBN tahun 2023 ini,” katanya. Belanja negara pada Maret 2023 tercatat mencapai Rp518,7 triliun, atau mencapai 16,9 persen dari target belanja dalam APBN Tahun Anggaran 2023.