PajakOnline.com—Pemerintah melalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memastikan, akan memberikan fasilitas insentif pajak untuk mendorong pengembangan industri hilirisasi. Namun, insentif pajak itu bakal diberikan secara selektif.
“Insentif tetap kita kasih, ada tax holiday, impor barang modal, tax allowance. Tetapi, hilirisasi yang memang break even point-nya (BEP) cuma lima tahun, IRR (internal rate of return) tinggi, kita tidak berikan insentif,” kata Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers bertema Investasi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi, di Kementerian Investasi (Kemenves)/BKPM, kemarin.
Pemberian secara selektif perlu dilakukan pemerintah karena insentif merupakan instrumen negara untuk menarik investasi, khususnya di sektor-sektor dengan tingkat pengembalian investasi atau IRR berkategori rendah. Di sisi lain, pemerintah membutuhkan penerimaan pajak sebagai penopang utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kalau IRR-nya sudah bagus, contoh smelter NPI (nikel pig iron/feronikel berkadar yang berkadar rendah) itu dalam 4-5 tahun sudah BEP, masa sih kita mau kasih dia tax holiday sampe 10-15 tahun? Yang benar saja. Kalau sudah berusaha di Indonesia, kalau sudah untung, sharing, dong. Bayar pajak, dong. Jadi, kita kasih (insentif pajak) tetapi yang IRR-nya rendah, kalau yang tinggi ya sorry sorry saja,” kata Bahlil.
Selain insentif pajak, Kemenves/BKPM akan mendorong perbankan untuk mendukung investasi hilirisasi agar bisa lebih leluasa memberikan pembiayaan. Diperlukan regulasi perbankan yang seyogiyanya mendukung fokus utama kebijakan pemerintah, yakni hilirisasi.
“Perbankan kita yang belum terlalu penuh secara sungguh-sungguh membiayai pembangunan smelter. Kan, smelter tidak bisa dibangun lewat APBN. Tapi pemerintah punya keinginan adalah smelter ini juga milik orang Indonesia, maka yang harus dilakukan adalah segera melakukan relaksasi regulasi di perbankan, sehingga perbankan mau berikan kredit dengan ekuiti (ekuitas) yang terjangkau. Jangan ekuiti-nya 40 persen. Bank asing cuma 10 persen,” ungkap Bahlil.
Dengan ekosistem yang menyeluruh, ia optimistis kebijakan pengembangan industri hilirisasi dapat terwujud, termasuk rencana pelarangan ekspor bauksit pada Juni 2023 mendatang.
Kemenves/BKPM telah menyampaikan peta jalan hilirisasi Indonesia hingga 2040 kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, DKI Jakarta. Dalam peta jalan itu, ada 21 komoditas yang ditetapkan Pemerintah Indonesia untuk dilakukan hilirisasi, yakni batu bara, nikel, timah, tembaga, bauksit, besi baja, emas perak, aspal, minyak bumi, gas, sawit, kelapa, karet, biofuel, kayu log, getah pinus, udang, perikanan, kepiting, rumput laut, dan garam. Namun, hilirisasi itu membutuhkan investasi hingga 545,3 miliar dollar AS (setara Rp 8.200 triliun dengan kurs Rp 15.200 per dollar AS) sampai tahun 2040.
Bahlil menegaskan, hilirisasi merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia, utamanya dalam proses menjadi negara maju pada tahun 2045. Seperti diketahui, Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) memproyeksi ekonomi Indonesia akan mencapai 8,89 triliun dollar AS di tahun 2045 dan menjadi ekonomi terbesar ke-4 di dunia. Sementara, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan, Indonesia harus mencatatkan pertumbuhan ekonomi 5,7 persen per tahun untuk mencapai target menjadi negara maju pada 2045 mendatang.
“Negara di dunia ini yang mempunyai sumber daya alam berbeda. Antara negara yang punya sumber daya alam yang tidak melakukan hilirisasi dengan yang melakukan hilirisasi. Kalau yang melakukan hilirisasi, percepatan pertumbuhan ekonominya dan menuju ke negara maju lebih cepat daripada yang punya sumber daya alam (tapi) tidak melakukan hilirisasi,” pungkas Bahlil.
