TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Pemerintah Dorong Perluasan Produk Ekspor UMKM

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Tercatat lebih dari 65 juta UMKM yang telah beroperasi dan mampu membuka lapangan kerja baru serta menggerakkan roda ekonomi bangsa.

Namun dari sekian banyaknya jumlah UMKM tersebut, baru 14 persen dari total ekspor Indonesia yang merupakan porsi ekspor produk UMKM.

“Hal ini tentu menjadi perhatian Pemerintah, di mana jika dilihat dari potensi yang ada produk-produk yang dihasilkan UMKM cukup inovatif dengan daya produksi yang mumpuni dan mampu bersaing dengan produk asing. Oleh karenanya menjadi salah satu target Pemerintah di tahun 2024 untuk mendorong kontribusi produk UMKM di dalam komoditas barang ekspor agar dapat mencapai angka 21,6%,” kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban dalam acara Webinar ‘UMKM Naik Kelas dengan Ekspor Berkelas’ belum lama ini.
jelas Rio.

Situasi pandemi saat ini menyulitkan langkah pemerintah dalam mengembangkan potensi UMKM. Namun, Rio menegaskan bahwa Pemerintah tidak tinggal diam. Langkah cepat dan upaya preventif diambil untuk membantu para pelaku UMKM dalam menjaga operasional usahanya serta mencegah terjadinya PHK karyawan. Salah satunya adalah melalui program yang dijalankan oleh DJKN berkolaborasi dengan LPEI yaitu penjaminan Pemerintah bagi UMKM dan korporasi yang terdampak pandemi Covid-19.

“Berbekal mandat pembiayaan ekspor nasional, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank, salah satu Special Mission Vehicle (SMV) di bawah naungan Kementerian Keuangan, menjadi agen pemerintah dalam memberikan pembiayaan, penjaminan, asuransi, maupun jasa konsultasi. Tujuannya untuk mendorong pengembangan UMKM dan korporasi untuk mengembangkan produk yang berorientasi ekspor,” terang Rio.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif LPEI Daniel James Rompas mengatakan bahwa LPEI sampai tanggal 30 Juni 2021 telah menyalurkan pembiayaan ekspor sebesar Rp90,2 triliun yang termasuk di dalamnya untuk sektor UMKM sebesar Rp14,5 triliun.

“Dalam penyaluran pembiayaan ekspor untuk segmen UMKM sendiri yang tadi sudah sampaikan mencapai Rp14,5 triliun, termasuk program penugasan khusus ekspor sebesar Rp408 miliar per 30 Juni 2021. Pada satu tahun terakhir, kenaikannya total pembiayaan UKM cukup besar yaitu Rp355 miliar dengan 15 sektor industri,” kata James.

Menurut James, pembiayaan penugasan khusus ekpor UKM ini telah dilakukan pada 59 debitur dengan 8.730 tenaga kerja yang meliputi bidang usaha yang beragam serta dengan negara tujuan ekpor yang luas diantaranya adalah Eropa, Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Timur Tengah, Tiongkok, Thailand dan Australia.