PajakOnline.com—Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin sidang kabinet paripurna (SKP) yang membahas mengenai persiapan Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024, di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/12/2023).
“Baru saja kita melaksanakan sidang kabinet paripurna di mana salah satunya membahas mengenai kesiapan pemerintah dalam hal rangkaian kegiatan menghadapi Natal dan tahun baru,” ungkap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam keterangan pers usai menghadiri rapat.
Kapolri mengatakan, pada periode libur Natal dan tahun baru nanti diperkirakan akan ada pergerakan sekitar 107,6 juta. Mobilitas masyarakat tersebut, kata Kapolri, harus dikelola dengan baik agar dapat berjalan aman dan lancar.
“Polri tentunya mempersiapkan operasi untuk melaksanakan kegiatan pengamanan, pengawalan terkait dengan rangkaian kegiatan Natal dan tahun baru, dengan melaksanakan Operasi Lilin yang kita laksanakan mulai dari tanggal 22 Desember sampai dengan 2 Januari [2024], di mana kegiatannya melibatkan kurang lebih 129.923 personil, baik Polri, TNI, maupun seluruh stakeholder terkait,” ujarnya.
Selain itu, kata Kapolri, pihaknya juga akan menerapkan sejumlah upaya rekayasa lalu lintas mulai dari pengaturan contraflow hingga sistem satu arah (one way).
“Ini tentunya kita sudah memilih rumus traffic counting, yang kemarin sudah kita coba pada saat pelaksanaan hari raya Idulfitri,” imbuhnya.
Kemudian untuk pelaksanaan kegiatan ibadah dalam perayaan Natal, Kapolri mengatakan bahwa jajarannya akan turut melakukan pengamanan dalam pelaksanaan ibadah baik pada tanggal 25 Desember maupun tanggal lainnya.
“Tentunya personel-personel Polri kita persiapkan, termasuk juga bagaimana kita melakukan sterilisasi terhadap tempat-tempat ibadah yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan ibadah Natal. Dan juga, tentunya memfasilitasi manakala di suatu tempat orang yang akan melaksanakan Natal atau umat yang akan melaksanakan ibadah terganggu karena tidak ada tempat,” ujarnya.
Kegiatan lain yang menjadi perhatian pemerintah, kata Listyo, adalah kampanye politik hingga penyaluran bantuan sosial dan bahan bakar minyak (BBM) kepada masyarakat.
“Tentunya seluruh kegiatan tersebut harus betul-betul bisa berjalan aman, berjalan lancar, berjalan dengan baik, termasuk juga distribusi sembako, distribusi BBM ini juga menjadi perhatian kita,” ujarnya.
Kapolri menambahkan, pemerintah menyiapkan satuan tugas (satgas) untuk memastikan kelancaran penyaluran bahan pokok maupun BBM.
“Operasi pemantauan harga-harga, operasi untuk mengawal distribusi sembako, untuk mengawal BBM, khususnya bagi masyarakat yang berada di jalur-jalur yang macet dan kemudian harus ada bantuan terkait dengan distribusi BBM, maka Polri bersama rekan-rekan dari Pertamina tentunya sudah mempersiapkan satgas khusus,” ujarnya.
Selain itu, Kapolri menyebut jajarannya telah menyiapkan satuan tugas khusus untuk mengantisipasi bencana saat musim hujan di sejumlah wilayah. Kapolri menyebutkan bahwa jajaran pemerintah akan berkolaborasi untuk memberikan bantuan pertama kepada sejumlah wilayah yang dalam terdampak.
“Kita menyiapkan satgas kontijensi khusus untuk penanganan bencana sehingga TNI, Polri, BNPB, dan seluruh stakeholder yang ada siap untuk hadir dan memberikan bantuan pertama pada saat terjadi bencana di wiliayah-wilayah yang saat ini kita pantau terus dan kemungkinan akan berdampak,” pungkasnya.
