PajakOnline | Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyampaikan pemerintah akan menyalurkan program bantuan pangan beras selama 6 bulan sepanjang 2025. Total sebanyak 960.000 ton beras yang akan disalurkan kepada 16 juta masyarakat.
Sebelumnya pemerintah telah memastikan bantuan pangan beras kembali diadakan pada Januari dan Februari 2025. Namun, persetujuan penambahan alokasi bantuan pangan beras diputuskan menjadi enam bulan dalam Rapat Terbatas (Ratas) pada Senin (30/12/2024). Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan hulu dan hilir.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto juga telah mengarahkan bantuan pangan beras ini selama 6 bulan pada 2025.
“Jadi Januari, lalu Februari. Kemudian yang 4 bulan lagi, nanti disesuaikan kapan bulannya,” kata Arief dalam keterangannya, dikutip Kamis (2/1/2025).
Arief memastikan pemerintah bersama dengan Perum Bulog siap mendistribusikan bantuan pangan beras selama 6 bulan ke depan.
“Dan total berasnya 960.000 ton ke 16 juta PBP (Penerima Bantuan Pangan) di 2025 sesuai usulan Bapak Menko Pangan (Zulkifli Hasan) kemarin dalam Ratas,” terangnya.
Arief menjelaskan program bantuan pangan beras ini diberikan sebagai bagian paket kebijakan ekonomi dan bantalan bagi masyarakat berpendapatan rendah, sekaligus untuk menjaga hulu dan hilir.
Terkait penerima bantuan, Arief menyampaikan bahwa pemerintah terus mempertajam database penerima PBP. Untuk itu, pemerintah memfokuskan kepada kelompok desil 1 dan 2, serta perempuan yang merupakan perempuan kepala keluarga yang miskin dan lansia tunggal.
Adapun, database penerima bantuan pangan beras pada 2025 akan menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas). Perinciannya terdiri dari 15,6 juta PBP desil 1 dan 2. Serta, 400.000 PBP perempuan kepala rumah tangga miskin dan lansia tunggal.
