Pemerintah Wajibkan E-Commerce Setor Data Impor ke Bea Cukai

PajakOnline.com—Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mewajibkan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) retail online dan marketplace untuk bermitra dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ketentuan ini tertuang dalam PMK 96/2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman.

Aturan tersebut mengatur kewajiban bagi PPMSE untuk bermitra dengan DJBC berlaku bila transaksi impor mencapai lebih dari 1.000 kiriman. "Dikecualikan dari kewajiban kemitraan ... terhadap PPMSE yang melakukan transaksi impor barang kiriman dengan jumlah tidak melebihi 1.000 kiriman dalam periode 1 tahun kalender," demikian kutipan Pasal 13 ayat (2) PMK 96/2023.

Penelitian terhadap jumlah transaksi PPMSE dilakukan oleh DJBC melalui sistem komputer pelayanan (SKP) atau oleh pejabat bea dan cukai secara periode. Bila hasil penelitian menunjukkan informasi bahwa jumlah kiriman PPMSE telah melebihi 1.000 kiriman dalam 1 tahun kalender, kepala kantor pabean menyampaikan surat pemberitahuan kepada PPMSE untuk melakukan kemitraan.

PPMSE wajib bermitra dengan DJBC paling lama 10 hari sejak surat pemberitahuan diterbitkan. Dalam hal ketentuan kemitraan tidak dipenuhi, impor barang kiriman yang
transaksinya dilakukan melalui PPMSE tidak akan dilayani oleh Bea Cukai.

Jika PPMSE sudah bermitra dengan Bea Cukai, PPMSE harus melakukan pertukaran data katalog elektronik dan invoice elektronik atas barang kiriman yang transaksinya melalui PPMSE. Tak hanya itu, PPMSE dan Bea Cukai dapat melakukan kemitraan lain dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengawasan Ditjen Bea Cukai.

Data katalog elektronik yang dipertukarkan oleh PPMSE dan Ditjen Bea Cukai paling sedikit memuat nama PPMSE, identitas penjual, uraian barang, kode barang, kategori barang, spesifikasi barang, negara asal, satuan barang, harga barang dalam cara penyerahan delivery duty paid, tanggal pemberlakuan harga, jenis mata uang, dan URL barang.

Adapun data invoice elektronik yang dipertukarkan meliputi nama PPMSE, nama penerimaan barang, nomor invoice, tanggal invoice, uraian barang, kode barang, jumlah barang, satuan barang, harga barang dalam cara penyerahan delivery duty paid, jenis mata uang, nilai tukar, promosi yang diberikan, URL barang, dan nomor telepon penerima barang.

Nantinya, penyelesaian kewajiban pabean atas barang kiriman hanya dapat dilayani oleh DJBC setelah PPMSE menyampaikan katalog elektronik dan invoice elektronik.

PMK 96/2023 telah diundangkan pada 18 September 2023 dan berlaku dalam waktu 60 hari setelah tanggal dimaksud. Dengan berlakunya PMK 96/2023, PMK 199/2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PPMSE yang sudah melakukan transaksi impor barang kiriman lebih dari 1.000 kiriman dalam setahun sebelum berlakunya PMK 96/2023 wajib melakukan kemitraan dengan DJBC paling lambat 4 bulan terhitung sejak PMK 96/2023 berlaku.