TRENDING
DJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatPajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 JutaEmpat Marketplace Mulai Pungut PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen, Pedagang Online Wajib Perhatikan OmzetUngkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan PresidenDJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatPajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 JutaEmpat Marketplace Mulai Pungut PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen, Pedagang Online Wajib Perhatikan OmzetUngkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan Presiden
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Pemkab Kulon Progo Optimalisasi Pengawasan Pajak Daerah

·

Pemkab Kulon Progo Optimalisasi Pengawasan Pajak Daerah

PajakOnline.com—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program-program pembangunan daerah. Salah satu program pembangunan daerah adalah Program Peningkatan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan.

Salah satu upaya yang dilakukan agar program tersebut dapat berjalan adalah dengan melakukan serangkaian tindakan pengawasan pajak daerah.

Berdasarkan PKS antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Kabupaten Kulon Progo Nomor KEP-55/PJ.08/2021, Nomor KEP-40/PK.4/2021, dan Nomor 14/PRJ.KP/HKM/2021, pada hari Selasa, 16 Juli 2024 bertempat di RR Widosari, telah dilaksanakan koordinasi dengan KPP Pratama Wates terhadap data uji potensi pada objek pajak restoran.

Rapat dipimpin oleh Sekretariat BKAD, Agung Wibowo, S.Sos, yang dihadiri oleh Kepala Bidang Penagihan, Kepala Bidang Pelayanan, dan tim pengawasan BKAD, Kepala Seksi Pengawasan beserta dengan Account Representative KPP Pratama Wates. Rapat tersebut menekankan pada laporan hasil uji potensi masing-masing pihak. Setelah selesainya analisis data, pemanggilan dan klarifikasi Wajib Pajak akan dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

Langkah-langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan BKAD dan KPP Pratama Wates dalam meningkatkan kualitas pengawasan dan pelayanan pajak di wilayah Kabupaten Kulon Progo.

Berita lainnya di Headlines