TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Pemkot Jaktim Ajak Pejabat dan ASN Padankan NIK Jadi NPWP

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Cakung menyelenggarakan Sosialisasi Penerapan NIK sebagai NPWP dan Pelaporan SPT Tahunan di Kantor Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Timur pada Selasa (14/2/2023).

Kegiatan ini dihadiri Asisten Pemerintahan, Inspektur Pembantu Kota, para Kepala Suku Dinas, para Kepala Suban, para Camat Kecamatan, dan bendahara sejumlah 234 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur.

“Pemanfaatan Satu Data tentunya menjadi sangat relevan di era teknologi informasi yang berkembang sangat cepat. Pemerintah dapat memanfaatkan Satu Data untuk menyelesaikan berbagai masalah di Indonesia. Nomor-nomor unik yang dimiliki penduduk Indonesia dapat disatukan menjadi satu nomor sehingga sistem administrasi di masyarakat menjadi lebih mudah,” kata Wakil Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Timur Hendra Hidayat
saat membuka Sosialisasi Penerapan NIK sebagai NPWP dan Pelaporan SPT Tahunan.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJP Jakarta Timur Muhammad Ismiransyah M. Zain turut memberikan sambutan. Dalam sambutannya, Ismiransyah menjelaskan tentang target penerimaan pajak 2023 dan latar belakang penerapan NIK sebagai NPWP.

“Penggunaan NIK sebagai NPWP pada intinya ditujukan untuk membuat DJP selalu relevan dengan perkembangan dunia digital sekaligus menjawab tantangan dalam mendukung kebijakan Satu Data Indonesia atau Single Identity Number (SIN),” tambah Ismiransyah.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala KPP Pratama Jakarta Cakung Prasetijo, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Sugeng Satoto, dan Kepala Bagian Umum Nur Eko Budiantoro.

Tim Penyuluh Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut dengan memaparkan materi tentang Implementasi NIK sebagai NPWP. Sosialisasi dibagi menjadi dua sesi. Sesi pagi diisi oleh Penyuluh Pajak Ahli Madya A. Mohammad Noor dan sesi siang diisi oleh Penyuluh Pajak Ahli Muda Adrianus Erwien Setyasmoko. Selain sosialisasi, peserta kegiatan juga dapat berkonsultasi terkait lupa EFIN
(Electronic Filling Identification Number) di Pojok Pajak yang telah disediakan oleh KPP
Pratama Jakarta Cakung.