PajakOnline.com—Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya beserta biaya penagihan pajak. Penagihan pajak dengan surat paksa termasuk dalam penagihan pajak yang bersifat aktif, yang merupakan paksaan yang bersifat langsung. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP).
Oleh karena itu, sebelum penagihan pajak yang bersifat aktif itu dilakukan, maka terlebih dahulu dilakukan penagihan pajak yang bersifat pasif. Penagihan pajak yang bersifat pasif meliputi penyerahan surat ketetapan pajak dan penerbitan surat teguran/surat peringatan.
Surat Paksa dapat diterbitkan jika;
1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
2. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penangihan seketika dan sekaligus; atau
3. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
Surat Paksa Sekurang-Kurangnya Harus Memuat;
1. Nama wajib pajak atau nama wajib pajak dan penanggung pajak;
2. Dasar penagihan;
3. Besarnya utang pajak; dan
4. Perintah untuk membayar.
Penangihan pajak dengan surat paksa akan dilakukan apabila setelah 21 hari penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya, maka surat paksa akan diterbitkan pejabat dan disampaikan langsung ke penanggung pajak.
Dalam hal wajib pajak megajukan keberatan atas surat ketetapan pajak dan keberatan ditolak, maka wajib pajak dapat mengajukan banding. Sesuai dengan pasal 36 ayat (4) Undagng-Undang Pengadilan Pajak, wajib pajak diwajibkan membayar 50% (lima puluh persen) dari utang pajaknya sebelum mengajukan permohonan banding.
Apabila sudah melampaui jangka waktu yang ditentukan maka hak untuk melakukan penangihan pajak tersebut menjadi daluwarsa. Daluwarsa penangihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak diterbitkan.
Hambatan yang sering terjadi dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa adalah terdapat tunggakan yang berbeda, Wajib Pajak menolak surat paksa, Wajib Pajak tidak mau menandatangani berita acara sita, pembuktian barang-barang yang bukan milik Wajib Pajak, usaha Wajib Pajak Pailit dan tidak ada objek sitaan.
