Penerimaan Pajak Diproyeksi Shortfall Rp46,9 Triliun

Jakarta, PajakOnline – Pemerintah memproyeksikan penerimaan pajak sepanjang tahun ini belum dapat mencapai target yang ditetapkan dalam APBN 2026. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan realisasi penerimaan pajak hingga akhir tahun mencapai Rp2.310,8 triliun, atau sekitar 98 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun. Terdapat potensi kekurangan penerimaan atau shortfall sekitar Rp46,9 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah terus memperkuat berbagai langkah untuk menjaga kinerja penerimaan negara, salah satunya melalui penyempurnaan sistem Coretax Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Peningkatan keandalan Coretax menjadi faktor penting dalam memperbaiki kualitas pelayanan kepada wajib pajak sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan perpajakan. Selain pembenahan teknologi, pemerintah juga akan memperketat evaluasi terhadap kinerja seluruh unit vertikal DJP.

Menkeu Purbaya menegaskan pelayanan perpajakan harus semakin cepat, efisien, dan berintegritas guna meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak.

Pegawai yang terbukti tidak memenuhi standar kinerja atau melanggar integritas akan dikenai tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Kendati menghadapi potensi shortfall pada akhir tahun, kinerja penerimaan pajak selama semester I 2026 menunjukkan tren positif.

Hingga pertengahan tahun ini, realisasi penerimaan pajak telah mencapai Rp1.035,7 triliun, atau sekitar 43,9 persen dari target APBN 2026. Angka tersebut tumbuh 24,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pemerintah terus melakukan ptimalisasi penerimaan dengan momentum pertumbuhan tersebut untuk dapat terus dijaga pada semester II 2026 melalui penguatan administrasi perpajakan, peningkatan kualitas layanan digital, optimalisasi pengawasan berbasis data, serta perbaikan implementasi Coretax.

Sejumlah upaya tersebut diharapkan mampu mempersempit potensi shortfall tanpa harus menaikkan tarif pajak, sehingga keseimbangan antara penerimaan negara dan perbaikan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.