Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jabar III Capai Rp19,16 Triliun hingga September 2025

PajakOnline | Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat (Jabar) III melaporkan realisasi penerimaan neto sebesar Rp19,16 triliun, atau 59,5 persen dari target. Setelah memperhitungkan dampak implementasi Compliance Tax Administration System (CTAS), kinerja tersebut tumbuh 4,3 persen dan turut mendukung penerimaan perpajakan di wilayah Jawa Barat.

Adapun wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Barat III membawahi dua KPP Madya, yakni KPP Madya Bogor dan KPP Madya Kota Bekasi, serta sembilan KPP Pratama yang tersebar di Cileungsi, Ciawi, Cibinong, Pondok Gede, Bekasi Utara, Bekasi Barat, Depok Sawangan, Depok Cimanggis, dan Bogor.

Kepala Kanwil DJP Jawa Barat III Romadhaniah mengungkapkan, kinerja positif ini menunjukkan dukungan kuat dari para Wajib Pajak di wilayahnya.

“Realisasi restitusi tercatat sebesar Rp1,94 triliun dan turun 6,4 persen secara tahunan,” kata Romadhaniah dalam Konferensi Pers kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Jawa Barat, dikutip Kamis (30/10/2025).

Dari sisi jenis pajak, kinerja penerimaan di wilayah Jawa Barat menunjukkan tren yang cukup beragam. Beberapa kelompok pajak tumbuh positif dan menjadi penopang utama realisasi hingga triwulan III 2025.

“Jenis pajak yang mengalami pertumbuhan positif antara lain yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Orang Pribadi yang tumbuh 34,21 persen secara tahunan, PPh Pasal 22 yang naik 12,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, PPh Pasal 25/29 Badan meningkat 10,5 persen, PPh Final naik 3,85 persen, serta PPh Pasal 22 Impor yang juga mencatat kenaikan tipis sebesar 0,46 persen,” kata Romadhaniah. Kakanwil Romadhaniah menyebut mayoritas sektor utama juga mencatat pertumbuhan positif.

“Antara lain sektor Industri Pengolahan yang tumbuh sebesar 10,33 persen dibandingkan tahun lalu, sektor Konstruksi dan Real Estat yang naik 0,78 persen secara tahunan, serta sektor Administrasi Pemerintahan yang meningkat 4,79 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” katanya.

Kinerja positif tersebut sejalan dengan hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Jawa Barat. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga 30 September 2025 pendapatan negara di Jawa Barat mencapai Rp102,51 triliun atau 66,57 persen dari target Rp153,99 triliun, tumbuh 5,62 persen (year on year/yoy).

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Barat Fahma Sari Fatma, yang mewakili Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Barat, menjelaskan bahwa pertumbuhan tersebut ditopang penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Pertumbuhan tersebut ditopang oleh penerimaan perpajakan yang meningkat 5,30 persen serta PNBP yang tumbuh 11,00 persen,” kata Fahma. Penerimaan pajak terakumulasi tercapai Rp74,45 triliun, tumbuh sebesar 5,96 persen (yoy) dikontribusi pertumbuhan PPh yang tumbuh 6,61 persen khususnya pada PPh Badan dan PPh Final.“Sementara itu, PPN dan PPnBM sedikit terkontraksi sebesar 1,35 persen yang disebabkan peningkatan restitusi pada PPN Dalam Negeri,” katanya.

Dari sisi belanja negara, Fahma menyebutkan telah terealisasi Rp87,04 triliun atau 71,73 persen dari pagu sebesar Rp121,34 triliun, secara yoy mengalami perlambatan sebesar 6,96 persen.

“Kinerja APBN di Jawa Barat sampai dengan 30 September 2025 mencatatkan total pendapatan sebesar Rp102,51 triliun, sementara total belanja Rp87,04 triliun. Sehingga, menghasilkan surplus regional sebesar Rp15,47 triliun,” jelasnya.

Fahma memaparkan, berbagai program prioritas pemerintah terus berjalan dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat di Jawa Barat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, telah dilaksanakan di 27 kabupaten/kota oleh 854 unit Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) dan menjangkau 8 juta penerima manfaat. Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pun menunjukkan hasil positif dengan capaian 44.093 unit rumah di 1.619 lokasi dan realisasi pembiayaan sebesar Rp5,52 triliun.

Selain itu, penguatan ekonomi masyarakat juga dilakukan melalui pengembangan Koperasi Distribusi Kebutuhan Masyarakat Produktif (KDKMP). Hingga September 2025, tercatat 5.969 unit koperasi telah berbadan hukum dengan modal kelolaan sebesar Rp32,38 miliar dan mengoperasikan 705 gerai di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat.

Pada sektor pendidikan, realisasi belanja untuk Program Sekolah Rakyat mencapai Rp25,25 miliar. Fahma menyebut, program ini telah melahirkan 13 sekolah yang beroperasi aktif dengan total 1.303 siswa.

Adapun Program Revitalisasi Sekolah terealisasi sebesar Rp11,31 miliar, menggunakan pola swakelola mandiri yang melibatkan langsung komunitas sekolah dan masyarakat sekitar. Tak hanya itu, Jawa Barat kini juga memiliki satu sekolah unggulan baru, yakni SMA Cahaya Rancamaya di Bogor, yang merupakan bagian dari Program SMA Unggul Garuda dan telah berjalan sejak tahun ajaran 2025 dengan realisasi belanja Rp59,31 miliar.

Dari sisi makroekonomi, Fahma menuturkan bahwa perekonomian Jawa Barat triwulan II 2025 tumbuh 2,33 persen (quarter to quarter/qtq) dan 5,23 persen (yoy). Sementara, tingkat inflasi Jawa Barat September 2025 sebesar 2,19 persen (yoy) dengan IHK 109,02. Neraca perdagangan Agustus 2025 surplus 2,43 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

Ia menilai, kondisi ekonomi global saat ini menunjukkan perbaikan meski ketidakpastian masih tinggi. Perekonomian Indonesia, termasuk Jawa Barat, tetap resilien baik dari sisi sektor ekonomi, sisi permintaan, maupun kontribusi masing-masing daerah. Ketahanan ini, lanjutnya, terus diperkuat melalui berbagai stimulus pemerintah.

“Peningkatan efektivitas APBN sebagai instrumen pemacu pertumbuhan dan pendorong program prioritas nasional diwujudkan melalui akselerasi dan peningkatan kualitas belanja, serta penguatan penerimaan negara yang adaptif,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa APBN berperan sebagai instrumen kebijakan fiskal yang mendukung pencapaian program prioritas Asta Cita di berbagai bidang—mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan, hingga pemberdayaan ekonomi rakyat—untuk mewujudkan generasi emas Indonesia.

“Kinerja APBN di Jawa Barat hingga September 2025 tercatat on track dan akan terus dioptimalkan untuk mendukung program prioritas nasional serta menjadi katalis pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Barat,” pungkasnya.