PajakOnline.com—Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis 2 tahun penjara terhadap terpidana Dermawati yang telah merugikan negara sebesar Rp6,6 milar dan denda sejumlah dua kali pajak terutang yang tidak disetor menjadi senilai Rp13,26 miliar.
Majelis hakim menyatakan, Pengadilan Negeri Medan memberikan batas waktu 1 bulan untuk pelunasan denda tersebut. Jika dalam waktu yang telah ditetapkan terdakwa tidak melunasi denda sesuai dengan ketentuan, maka aset-aset Dermawati yang terkait dengan tindak pidana perpajakan tersebut akan dilelang untuk memulihkan kerugian negara. Selain itu, apabila hasil lelang aset tidak mencukupi untuk pemulihan kerugian negara, maka hukuman penjara ditambah 1 bulan lagi.
Dalam putusannya itu, majelis hakim mengatakan, tindakan Dermawati telah terbukti melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku dan memberikan dampak serius terhadap kestabilan keuangan negara.
“Vonis yang telah ditetapkan merupakan langkah tegas dalam menegakkan keadilan di bidang perpajakan dan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana serupa,” ungkap majelis hakim seperti dilansir laman Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dikutip Selasa (5/12/2023).
Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya menjelaskan dengan rinci bagaimana tindakan terpidana telah merugikan keuangan negara dan merusak integritas sistem perpajakan.
JPU mengungkapkan, berdasarkan bukti dan fakta yang diajukan dalam persidangan, Dermawati telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana perpajakan, yaitu dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan, yang dilakukan melalui CV Lorin Jaya Prima selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.
Atas tindakannya tersebut, Dermawati telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp6,63 miliar.
“Dalam kasus ini, Dermawati Turnip telah melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,” ungkap JPU.
Hakim kemudian mengambil keputusan setelah mempertimbangkan semua argumen dan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Di kesempatan berbeda, Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara (Sumut) I Arridel Mindra menyebut kasus ini sekaligus menegaskan bahwa upaya untuk mencegah dan mengungkap pelanggaran perpajakan merupakan prioritas bagi Kanwil DJP Sumut I dan aparat penegak hukum.
“Hal ini bertujuan untuk menjaga keuangan negara dan memastikan keadilan dalam sistem perpajakan,” tegasnya.
Arridel mengimbau kepada seluruh Wajib Pajak untuk menghindari praktik curang dan penggelapan pajak.
“Kanwil DJP Sumut I bersinergi dengan aparat penegak hukum, akan menindak tegas segala bentuk tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya.
