Penindakan Penegahan Bidang Cukai Berikut Penjelasannya

PajakOnline.com—Pejabat bea cukai berwenang melaksanakan penindakan bidang cukai dalam rangka menjamin hak-hak negara dan dipatuhinya peraturan perundang-undangan pada bidang cukai, di antaranya, tindakan penegahan.

Penegahan cukai diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 1995 hingga UU Nomor 39 Tahun 2007 (UU Cukai), Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 238/PMK.04/2009.

Penegahan adalah tindakan yang dilakukan pejabat bea cukai untuk menunda pengeluaran, pemuatan, atau pengangkutan terhadap barang kena cukai (BKC) dan/atau barang lainnya yang memiliki keterkaitan dengan BKC dan/atau mencegah keberangkatan sarana pengangkut.

Sarana pengangkut itu mencakup alat yang digunakan sebagai pengangkut BKC dan/atau barang lainnya yang berhubungan dengan BKC di darat, di air, atau di udara. Maksud dari sarana pengangkut itu seperti orang pribadi yang mengangkut BKC dan/atau barang lainnya yang berkaitan dengan BKC tanpa menggunakan alat angkut.

Adanya penegahan dilaksanakan sesuai dengan dugaan ditemukannya pelanggaran. Tidak hanya itu, penegahan juga bisa dilakukan jika dilihat dari hasil pemeriksaan terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan pada bidang cukai.

Tetapi, tidak dilakukan penegahan atas sarana pengangkut umum. Sarana pengangkut, BKC, dan/atau barang lain yang berkaitan dengan BKC yang dilakukan penegahan ada dalam pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Dilakukannya penegahan itu langsung diikuti dengan diperiksanya sarana pengangkut, BKC dan/atau barang lain yang berkaitan dengan BKC pada hal penegahan dilakukan karena terdapat dugaan pelanggaran.

Dalam hal penegahan yang dilakukan disebabkan terdapat dugaan pelanggaran mengikuti hasil pemeriksaan artinya akan diikuti dengan pelaksanaan penyegelan terhadap sarana pengangkut, BKC, dan/atau barang lain yang ada keterkaitan dengan BKC.

Ketika melaksanakan penegahan, pejabat bea cukai wajib menunjukkan surat perintah penindakan kepada pihak yang sedang dilakukan penegahan. Lebih jelasnya tentang penegahan bisa dilihat dalam UU Cukai, PP No. 49/2009, dan PMK No.238/2009.