PajakOnline.com—Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperpanjang masa pemberian sejumlah insentif pajak terhadap wajib pajak terdampak pandemi.
Melalui akun media sosialnya, DJP menjelaskan, masa pemberian insentif pajak diperpanjang hingga Desember 2022. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.
“Pemerintah melalui DJP memberikan insentif perpajakan untuk memberikan stimulus dari sisi fiskal agar kegiatan perekonomian masyarakat terus bergerak dan berkembang pada masa pascapandemi,” tulis akun Twitter @DitjenPajakRI, dikutip hari ini.
DJP menjelaskan perpanjangan insentif pajak di sektor kesehatan untuk penanganan pandemi Covid-19 diatur melalui PMK 113/2022 yang mengubah PMK 226/2021. Beleid ini menyebut insentif yang diberikan mencakup relaksasi bea masuk dan cukai, PPh Pasal 22 impor, PPh Pasal 21 untuk SDM di bidang kesehatan, dan PPN ditanggung pemerintah (DTP).
Kemudian, ada pula perpanjangan periode pemberian insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Covid-19 melalui PMK 114/2022 yang merevisi PMK 3/2022. Perpanjangan insentif meliputi pembebasan pemungutan PPh Pasal 22 impor pada 72 KLU, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 pada 156 KLU, dan PPh final jasa konstruksi DTP.
Menurut DJP, insentif ini diberikan untuk melonggarkan cash flow pelaku usaha agar segera pulih dari tekanan pandemi.
Selain itu, terdapat upaya penguatan pemulihan ekonomi melalui pemberian insentif pajak pada UMKM melalui mekanisme UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dukungan itu meliputi kenaikan batas tarif PPh orang pribadi pada tarif terendah 5% dari Rp50 juta menjadi Rp60 juta.
Sementara itu, pada UMKM berlaku batasan penghasilan bruto tidak kena pajak sampai dengan Rp500 juta dan restitusi dipercepat.
“Pemerintah akan berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dengan beragam kemudahannya agar kondisi ekonomi masyarakat dapat kembali membaik dengan segera,” tulis DJP.
