TRENDING

Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban Perpajakan Vietnam Melesat, Indonesia Jalan di Tempat Harga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBN Pemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 Miliar BPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 Peserta DJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital Diperkuat PMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas Negara Cukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 Triliun Restitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 Persen Penerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir Tahun KPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 Juta Cukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 Triliun Bea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray Kargo Menkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini Syaratnya Pemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026 Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1 Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban Perpajakan Vietnam Melesat, Indonesia Jalan di Tempat Harga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBN Pemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 Miliar BPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 Peserta DJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital Diperkuat PMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas Negara Cukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 Triliun Restitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 Persen Penerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir Tahun KPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 Juta Cukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 Triliun Bea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray Kargo Menkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini Syaratnya Pemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026 Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1

(021) 5050-4316 WhatsApp Partner 0812-4237-9379

Berita Pajaknews Hubungi Kami Kebijakan Privasi

← Semua beritaBerita

Periksa Omzet, Petugas Pajak Kunjungi Lokasi Pelaku Usaha

Redaksi PajakOnline · 27 Jul 2022, 04.00 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Denpasar menugaskan petugas pajak yakni Account Representative (AR) untuk mengunjungi wajib pajak pelaku usaha. Di sana mereka meminta konfirmasi kepada wajib pajak yang bergerak di bidang retail elektronik, gadget, kendaraan listrik, peralatan dan perlengkapan rumah tangga tersebut.

AR Seksi Pengawasan IV KPP Madya Denpasar Dody Mahendra Putra mengatakan kunjungan kerja tersebut didasari adanya ketidaksesuaian antara nilai omzet dan pungutan PPN sehingga memicu DJP untuk meminta konfirmasi dari wajib pajak.

“Kunjungan ke lokasi usaha wajib pajak ialah untuk menggali informasi nilai omzet yang sebenarnya seperti tercantum dalam surat imbauan yang disampaikan kepada wajib pajak,” katanya seperti dikutip dari laman DJP, Selasa (26/7/2022).

Selain itu, kunjungan tersebut juga sekaligus untuk melakukan konfirmasi atas barang yang diproduksi dengan merek sendiri dengan barang dengan merek pasaran yang didistribusikan di seluruh Bali.

Dia juga mengimbau wajib pajak untuk memastikan pungutan PPN sesuai dengan omzet yang dilaporkan dalam SPT. Menurutnya, wajib pajak akan terhindar dari sanksi apabila pelaporan dan penyetoran pajak dilakukan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan.

Ketentuan mengenai kunjungan pegawai pajak ke tempat wajib pajak salah satunya diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-39/PJ/2015.

Berdasarkan surat edaran tersebut, kunjungan didefinisikan sebagai kegiatan untuk mendatangi tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu yang memiliki kaitan dengan wajib pajak.

Terdapat 3 pihak yang dapat melakukan kunjungan, yaitu account representative (AR), petugas seksi ekstensifikasi dan penyuluhan, atau tim visit.

Tim visit adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Penunjukan pegawai KPP sebagai tim visit dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi dan beban kerja pegawai yang ditunjuk.