TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Presiden Jokowi Dorong Hilirisasi Produk UMKM

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan program hilirisasi yang digalakkan pemerintah tidak hanya di sektor pertambangan tetapi juga sektor lain termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi pada Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Tahun 2023, di Nusantara Hall Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Banten, Kamis (31/8/2023).

“Sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa hilirisasi itu bukan hanya untuk yang besar-besar, bukan urusan nikel saja, bukan urusan tambang tembaga yang gede-gede, ndak, yang UKM pun kita harus industrialisasikan, harus hilirisasikan semua produk yang masih mentahan,” ujar Presiden.

Presiden pun mengapresiasi pelaku usaha yang melakukan hilirisasi. Ia mencontohkan pemilik merek kopi Hajirocker Coffee asal Banten yang berhasil mengolah biji kopi menjadi kopi bubuk dan mengemasnya dengan kemasan yang menarik.

“Jangan hanya Banten saja, tapi seluruh provinsi harus melakukan ini, dan motornya adalah HIPMI. Motornya HIPMI, karena kreativitas inovasi itu pasti ada di pengusaha-pengusaha muda, pasti, saya pastikan. Packaging seperti ini sangat bagus sekali, bagus sekali,” kata Presiden.

Tak hanya kopi, Presiden juga menyebutkan sejumlah produk lain yang berpotensi besar untuk dihilirisasi, seperti gula aren, kelapa sawit, hingga rumput laut. Presiden pun mengharapkan produk olahan tersebut dapat mengisi pasar dalam negeri dan juga siap untuk diekspor ke luar negeri.

“Kita ini nomor dua di dunia, rumput laut, tapi ekspornya mentahan. Saya cek ke mana ini mentahan, ke Filipina, ke Thailand, kenapa enggak buat industri sendiri di sini, tepung agar bisa dibuat, semi karagenan bisa dibuat, nilai tambahnya langsung melompat semuanya,” kata Presiden.

Presiden menyampaikan, berdasarkan perhitungan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) program hilirisasi akan meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia menjadi 10.900 Dolar AS dalam 10 tahun mendatang, 15.800 Dolar AS dalam 15 tahun, dan 25.000 Dolar AS saat Indonesia mencapai Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, Presiden Jokowi berharap pemimpin Indonesia berikut dapat terus melanjutkan program hilirisasi ini.

“Jangan biarkan mentahan-mentahan itu terus diekspor, industrialisasikan, hilirisasikan di dalam negeri, agar ada kesempatan kerja yang terbuka, nilai tambah kita dapatkan, sehingga negara juga akan dapat nanti. Kalau nilai tambah muncul, negara akan dapat, penerimaan negara otomatis pasti akan naik,” ucapnya.

Skor Kredit UMKM
Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga mendorong penggunaan sistem skor kredit (credit scoring system) dalam pemberian kredit khususnya kredit usaha rakyat (KUR) untuk UMKM.

“Saya masih mendorong terus kepada menteri, kepada OJK, kepada BI, agar kalau bisa urusan kredit KUR ini tanpa agunan. Mestinya harus menggunakan sistem credit scoring, mestinya seperti itu, karena sudah 145 negara untuk UMKM itu menggunakan sistem credit scoring,” ujarnya.

Presiden meyakini, penerapan sistem skor kredit ini akan sangat membantu pelaku UMKM untuk merintis dan mengembangkan usahanya.

“Pengusaha-pengusaha muda yang baru berangkat untuk masuk ke dunia usaha biasanya belum memiliki aset, belum memiliki kolateral, belum memiliki agunan. Jadi kalau peluang diberikan dengan sistem credit scoring itu akan lebih memudahkan,” tandasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut, antara lain, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Koperasi dan Usaha, Kecil, dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat HIPMI Akbar Himawan Buchari.