TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Presiden Jokowi: Tahun Ini Momentum Kuat Akselerasi Pemulihan Ekonomi

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Joko Widodo) mengatakan, saat ini Indonesia berada dalam fase penting pemulihan ekonomi. Berbagai indikator perekonomian terus menunjukkan perbaikan, stabilitas perekonomian dan sistem keuangan tetap terjaga dengan baik, dan menurut Presiden hal ini dapat menjadi pondasi yang kuat untuk melakukan akselerasi pemulihan.

Demikian arahan Presiden Jokowi dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2022 dan Peluncuran Taksonomi Hijau Indonesia.

“Tahun 2022 akan menjadi momentum dan penanganan pandemi sudah semakin terkendali, meskipun hati-hati masih ada varian omicron yang harus diwaspadai. Penanganan pandemi yang semakin baik ini harus kita pakai untuk membangkitkan optimisme, memberikan keyakinan, memberikan kepercayaan yang lebih besar pada masyarakat dan kepada para pelaku usaha untuk segera melanjutkan aktivitas ekonomi dan aktivitas-aktivitas produktif lainnya,” kata Presiden Jokowi, belum lama ini.

Meskipun kinerja ekonomi sektor riil terus membaik, tetapi Presiden mengingatkan untuk tetap waspada terhadap perkembangan pandemi Covid-19 utamanya varian omicron dan juga dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian, karena memiliki dampak terhadap perekonomian Indonesia.

“Pandemi yang berkepanjangan betul-betul telah menimbulkan luka yang dalam bagi sektor-sektor tertentu, dan di saat yang sama telah terjadi global supply chain disruption yang memicu peningkatan harga komoditas dunia dan menimbulkan inflasi global yang semakin tidak menentu. Maka, diperlukan strategi penanganan yang lebih spesifik, harus detail, dan efektif serta tetap penuh kehati-hatian agar tidak mengganggu upaya-upaya pemulihan yang sedang kita lakukan,” lanjut Presiden.

Karena itu, Presiden menegaskan bahwa kebijakan dan instrumen pengawasan pada sektor jasa keuangan harus mampu mencegah meluasnya dampak pandemi Covid-19 khususnya terhadap perekonomian dan sektor keuangan, serta dapat membantu sektor informal dan UMKM agar mampu bertahan dan diharapkan bahkan bisa tumbuh lebih baik.

Presiden menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur akan terus dipacu dan dilanjutkan dengan reformasi dibidang manufaktur dan industri. Hilirisasi mineral dan ekspor barang-barang olahan hasil tambang akan terus ditingkatkan. Selain itu, pembangunan berbagai kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus juga akan terus ditambah yang diharapkan dapat menjadi sumber pertumbuhan baru, meningkatkan ekspor manufaktur, dan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian.

Presiden juga menegaskan bahwa kebijakan reformasi struktural akan terus dilanjutkan dengan berfokus pada pembangunan ekonomi berbasis environmental sosial dan governance, serta terus mendorong transformasi teknologi dan digitalisasi dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Saya mengharapkan dukungan dari sektor dan industri jasa keuangan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi dan mensukseskan agenda reformasi struktural tersebut,” kata Presiden Jokowi.