PajakOnline.com—Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya kolaborasi antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan usaha besar untuk bersama-sama membangun Indonesia incorporated.
Presiden meyakini persoalan yang dihadapi Indonesia bahkan dunia saat ini akan mampu terselesaikan apabila semua unsur turut bergerak dalam pembangunan ekonomi nasional.
“Kalau ini kuat betul, kita bisa bersatu, kita kompak, seperti saat kita menangani pandemi sampai ke tingkat daerah dan RT, semuanya bergerak, ini akan cepat menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi,” ucap Presiden pada pembukaan Investor Daily Summit 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (11/10/2022)).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga kembali menekankan pentingnya meningkatkan pembelian produk dalam negeri. Presiden mendorong agar pemerintah pusat maupun daerah mengalokasikan dana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk belanja produk dalam negeri.
“Ini uang APBN, APBD yang kita kumpulkan dari pajak, dari royalti, dari bea ekspor, dari penerimaan negara bukan pajak bersusah payah kita kumpulkan, terkumpul kemudian kita belanjakan produk impor, ndak, sama sekali ndak bener,” lanjutnya.
Pemerintah melalui kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah berkomitmen untuk pembelian produk dalam negeri. Kepala Negara menyadari bahwa target anggaran belanja produk dalam negeri yang ditetapkan pemerintah belum sepenuhnya terealisasi, tetapi Presiden meyakini kapasitas produksi UMKM akan meningkat jika anggaran tersebut dapat terealisasi 100 persen.
“Memang realisasinya untuk BUMN baru 72 persen, kemudian untuk APBN dan APBD memang masih kecil masih 44 persen dari angka yang tadi saya sampaikan Rp950 triliun. Tetapi kalau ini nanti terealisasi 100 persen akan kelihatan sekali UKM kita harus menaikkan kapasitas produksi produk-produknya,” tambahnya.
Selain itu, dalam bidang hilirisasi industri, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa pemerintah terbuka bagi investor yang akan menanamkan modalnya di tanah air. Namun, Kepala Negara mengingatkan agar industri tersebut nantinya juga dapat menggandeng pengusaha lokal.
“Saya selalu sampaikan investasi terbuka tetapi kalau masuk ke sebuah daerah harus bekerja sama dengan pengusaha lokal. Baik (investor) yang dari Jakarta maupun yang asing bekerja sama dengan pengusaha lokal, diajak mereka,” kata Presiden.
Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa hilirisasi menjadi salah satu kunci Indonesia untuk melompat maju ke depan. Menurut Presiden, hal tersebut dikarenakan pajak, bea ekspor, royalti, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP) akan masuk ke dalam negeri.
“Saya ke lapangan, saya suruh hitung berapa sih pendapatan negara yang dihasilkan dari Freeport. Dulunya kita hanya dapat dividen 9 persen, karena memang saham kita hanya 9 persen. Setelah kita ambil alih 51 persen, kita dapat pajak, dividen, royalti, bea ekspor, penerimaan negara bukan pajak. Saya suruh hitung berapa jumlahnya, 70 persen dari pendapatan yang ada di Freeport. Artinya, negara betul-betul dapat,” pungkasnya.
