TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Presiden Prabowo: Layanan Bank Emas Dukung Ketahanan Ekonomi Nasional

· · pajakonline.com

PajakOnline | Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia merupakan bagian dari kebijakan strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional, bersamaan dengan kebijakan penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Hal tersebut disampaikan Presiden saat meresmikan Layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia yang digelar di The Gade Tower, Jakarta, pada Rabu, 26 Februari 2025.

“Pemerintah yang saya pimpin sekarang telah melakukan beberapa kebijakan strategis sebagai ikhtiar menuju kemandirian ekonomi, menuju Indonesia yang aman, adil, makmur, kuat, berdiri di atas kaki kita sendiri,” ujar Presiden Prabowo.

Kepala Negara menuturkan bahwa kebijakan penyimpanan DHE SDA mewajibkan entitas yang menerima aset negara dan kredit dari bank pemerintah untuk menempatkan hasil usahanya di bank nasional Indonesia. Presiden Prabowo optimistis kebijakan ini dapat meningkatkan devisa negara hingga USD100 miliar per tahun.

“Dengan langkah ini yang mulai berlaku bulan Maret tanggal 1 maka devisa hasil ekspor kita diperkirakan akan tambah sebanyak USD80 miliar di tahun 2025. Karena kita mulai 1 Maret, diperkirakan satu tahun akan mencapai minimal USD100 miliar devisa kita,” jelasnya.

Selain kebijakan DHE SDA, Presiden Prabowo juga menjelaskan mengenai peluncuran Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) pada 24 Februari 2025 lalu. Dengan total aset lebih dari USD900 miliar, Presiden mengatakan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk mempercepat hilirisasi industri nasional, yang berpotensi meningkatkan nilai tambah ekonomi hingga ratusan kali lipat.

“Total aset lebih dari USD900 miliar akan memungkinkan kita untuk mempercepat pembangunan industri kita, industri hilirisasi kita, sehingga nilai tambah dari semua sumber daya alam kita, semua produksi kita bisa dipercepat secara signifikan, nilai tambah bisa belasan kali, bisa puluhan kali, bahkan bisa ratusan kali,” ungkap Presiden.

Selanjutnya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya yang lebih cerdas, transparan, dan bebas dari korupsi. Presiden meyakini bahwa dengan tekad dan niat yang kuat, kekayaan Indonesia dapat terjaga dengan baik.

“Tentu hal-hal yang baru atau hal-hal yang inovatif, atau hal-hal terobosan pasti mengundang pertanyaan. Tapi dengan niat yang baik, dengan tekad yang kuat, dengan belajar dari semua pengalaman, dengan keinginan untuk menegakkan pemerintah yang bersih, yang bebas dari korupsi, kita yakin dan percaya bahwa kekayaan kita akan dijaga, karena kekayaan kita adalah milik anak dan cucu kita,” katanya.