Jakarta, PajakOnline — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah pesan dalam momentum dua tahun pemerintahannya untuk menegaskan arah kebijakan yang bertumpu pada persatuan politik, penyelamatan kekayaan negara, penguatan ketahanan pangan, dan kemandirian energi.
Di hadapan jajaran Kabinet Merah Putih, Prabowo juga mengingatkan bahwa Indonesia menghadapi lingkungan global yang semakin keras, mulai dari konflik geopolitik hingga perang dagang.
Pesan tersebut disampaikan saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Halaman Tengah Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/10/2026). Sidang itu menandai dua tahun pemerintahan Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang dilantik pada 20 Oktober 2024, sedangkan Kabinet Merah Putih mulai bertugas pada 21 Oktober 2024.
Dalam pidato pembukaannya, Prabowo tidak hanya menyampaikan apresiasi atas kinerja para menteri. Dia menguraikan pandangan mengenai ancaman terhadap kepentingan nasional, membela pilihan membentuk koalisi besar, menekankan penindakan terhadap penyelundupan dan kejahatan lingkungan, serta memaparkan target pengurangan ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM).
Berikut poin-poin penting pidato Prabowo yang menjadi gambaran arah pemerintahannya
1. Menghadapi Dunia Yang Penuh Konflik dan Persaingan Ekonomi
Presiden Prabowo membuka pidatonya dengan menempatkan perjalanan dua tahun pemerintahan dalam konteks global yang tidak menentu. Menurutnya, dunia tidak hanya menghadapi perang terbuka, tetapi juga persaingan ekonomi yang menggunakan perdagangan, tarif, dan hubungan antarnegara sebagai instrumen tekanan. “Perang fisik, perang terbuka, tapi lebih dari itu terjadi juga perang dagang, perang ekonomi, perang tarif,” kata Presiden.
Prabowo menilai persaingan hegemoni negara-negara besar tidak dapat dipisahkan dari kondisi domestik Indonesia. Integrasi ekonomi dunia membuat perubahan harga komoditas, kebijakan perdagangan, serta konflik internasional berpotensi memengaruhi kepentingan nasional.
Prabowo juga mengaitkan tantangan tersebut dengan perubahan iklim dan posisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Cincin Api Pasifik atau Ring of Fire. Kondisi tersebut, menghadirkan risiko bencana, tetapi sekaligus menyediakan tanah subur dan sumber daya mineral yang menjadi modal ekonomi nasional.
2. Menempatkan Penyelamatan Kekayaan Negara Sebagai Agenda Utama
Salah satu bagian paling tegas dalam pidato Prabowo adalah pernyataannya mengenai kebocoran kekayaan nasional. Dia menilai Indonesia harus meninggalkan praktik yang memungkinkan sumber daya alam dan barang bersubsidi keluar dari sistem ekonomi nasional melalui penyelundupan.
Prabowo menyebut sejumlah komoditas yang menurutnya menjadi sasaran penyelundupan, antara lain timah, emas, batu bara, kayu, BBM bersubsidi, dan pupuk bersubsidi. Dia juga menyoroti penyelundupan barang masuk yang berpotensi mengganggu industri dalam negeri.“Penyelundupan adalah usaha untuk membunuh ekonomi kita,” katanya.
Presiden menegaskan pemerintah berada dalam kondisi survival, yakni harus bertahan dan menyelamatkan kekayaan nasional demi kepentingan rakyat. Dalam kerangka tersebut, penegakan hukum bukan sekadar persoalan pidana.
Bagi Prabowo, tindakan terhadap penyelundupan juga berkaitan dengan penerimaan negara, perlindungan industri domestik, efektivitas subsidi, dan penguasaan atas sumber daya alam.
3. Koalisi Besar Sebagai Strategi Menjaga Persatuan Politik
Prabowo menyatakan merangkul sebanyak mungkin kekuatan politik ke dalam pemerintahan. Dia menilai situasi global yang penuh ketidakpastian menuntut persatuan nasional agar pemerintah dapat menjalankan agenda pembangunan. “Koalisi kita besar. Benar. Karena saya ingin sebanyak mungkin kekuatan bersatu untuk menjalankan perbaikan kehidupan rakyat kita,” ujarnya. Dia juga menanggapi kritik mengenai besarnya kabinet dengan membandingkan skala Indonesia yang berpenduduk hampir 300 juta jiwa dan memiliki wilayah luas dengan negara-negara Eropa yang terdiri atas banyak negara dan pemerintahan.
Menurut Presiden, jumlah kementerian dan pejabat tidak dapat dinilai hanya berdasarkan ukuran efisiensi organisasi tanpa mempertimbangkan luas wilayah serta kompleksitas persoalan Indonesia.
Di sisi lain, Prabowo mengakui perbedaan kepentingan politik merupakan bagian dari demokrasi. Dia menyatakan persaingan dan kritik tetap diperlukan, tetapi tidak boleh menghilangkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional. Tantangan kebijakannya adalah memastikan koalisi besar menghasilkan koordinasi yang efektif, bukan sekadar memperluas representasi politik. Ukuran keberhasilannya tetap terletak pada kecepatan pengambilan keputusan, kejelasan tanggung jawab, kualitas belanja negara, dan hasil program bagi masyarakat.
4. Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan Penolakan Terhadap Blok Kekuatan
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan Indonesia akan mempertahankan hubungan baik dengan berbagai negara tanpa mengikatkan diri pada blok kekuatan tertentu. Dia merumuskan pendekatannya melalui ungkapan “seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak”. Presiden menyebut keinginannya menjalankan kebijakan bertetangga baik atau good neighbor policy, sekaligus menegaskan sikap antikolonialisme dan antiimperialisme.
Prabowo juga menghubungkan kebijakan luar negeri dengan kepentingan ekonomi. Menurutnya, politik, perdagangan, pangan, dan pertahanan tidak dapat dipisahkan menjadi sektor-sektor yang berdiri sendiri.
