TRENDING
DJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatPajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 JutaEmpat Marketplace Mulai Pungut PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen, Pedagang Online Wajib Perhatikan OmzetUngkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan PresidenDJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatPajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 JutaEmpat Marketplace Mulai Pungut PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen, Pedagang Online Wajib Perhatikan OmzetUngkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan Presiden
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Presiden Prabowo Tetapkan 77 Proyek Strategis Nasional 2025-2029

·

Presiden Prabowo Tetapkan 77 Proyek Strategis Nasional 2025-2029

PajakOnline | Presiden Prabowo Subianto menetapkan sebanyak 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) 2025-2029. Jumlah ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan 228 proyek dan 16 program yang tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 12 Tahun 2024.

Dari total 77 proyek, sebanyak 47 di antaranya merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya.

Prabowo hanya menambahkan 30 proyek baru dalam programnya, termasuk Program Makan Bergizi Gratis dan pembangunan tiga juta rumah.

Keputusan untuk menetapkan PSN bersifat dinamis dan akan diperbarui setiap tahun berdasarkan sejumlah faktor, seperti prioritas pembangunan, kesiapan proyek, ketersediaan pendanaan, serta persetujuan Presiden.

Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Sebanyak 26 dari 47 proyek PSN yang dilanjutkan merupakan pengembangan kawasan industri. Dari jumlah tersebut, 18 proyek berada di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Sementara itu, beberapa proyek PSN era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang baru ditetapkan tahun lalu tidak masuk dalam Perpres No. 12 Tahun 2025. Di antaranya adalah Pengembangan Pantai Indah Kapuk 2 serta sistem pembayaran nontunai berbasis multi lane free flow (MLFF).

Pemerintah menegaskan bahwa PSN yang dipilih bersifat dinamis dan merupakan proyek pemerintahan sebelumnya. “PSN ditetapkan sesuai dengan prioritas pembangunan, kesiapan proyek, ketersediaan pendanaan, dan persetujuan presiden,” demikian tertulis dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025, dikutip Kamis (6/3/2025).

Prabowo memutuskan untuk tidak melanjutkan PSN dari pemerintahan sebelumnya di beberapa sektor, seperti bandara, kereta api, teknologi, dan seluruh program PSN lainnya. Sektor konektivitas darat mengalami pemangkasan terbesar.

Dari 50 proyek PSN yang tercantum dalam Permenko Ekonomi No. 12 Tahun 2024, hanya tiga yang tetap berlanjut, yaitu: Jalan Tol Serang-Panimbang, Tol Probolinggo-Banyuwangi

Daftar PSN Infrastruktur yang Dilanjutkan
-Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)
-Bendungan Way Apu
-Bendungan Jragung
-Bendungan Mbay
-Bendungan Bulango Ulu
-SPAM Regional Wosusokas
-SPAM Regional Benteng-Kobema
-Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
-Pembangunan Pelabuhan Patimban
-Pembangunan Jakarta Metropolitan Mass Rapid Transit Koridor Timur-Barat -Jakarta Sewerage System

Berita lainnya di Headlines