TRENDING
KPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1DJP Terbitkan 454.377 SP2DK hingga September 2026, Wajib Pajak Diminta Siapkan Bukti PendukungPengadilan Pajak Umumkan Antrean Layanan Hari Ini, Wajib Pajak Diminta Perhatikan JadwalSebanyak 25 Aset Sitaan Pajak Senilai Rp17,8 Miliar di Kalbar Segera DilelangSebanyak 420.000 Wajib Pajak Orang Pribadi Kena PPh 35%Harga Minyak Tembus USD100, Risiko Ekonomi Global dan Indonesia MeningkatBank Dunia Naikkan Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026 Menjadi 5,2%Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Digelar 12 Oktober 2026, Peserta Diminta Siapkan Perangkat dan JaringanKurs Pajak 7–13 Oktober 2026: Dolar AS Naik Jadi Rp17.935DJP Kejar Target Pajak Rp2.593,35 Triliun pada 2027, Ini StrateginyaBSU Rp900 Ribu untuk 13,3 Juta Pekerja Segera Disiapkan, Syarat dan Jadwal Pencairan Masih Menunggu AturanKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1DJP Terbitkan 454.377 SP2DK hingga September 2026, Wajib Pajak Diminta Siapkan Bukti PendukungPengadilan Pajak Umumkan Antrean Layanan Hari Ini, Wajib Pajak Diminta Perhatikan JadwalSebanyak 25 Aset Sitaan Pajak Senilai Rp17,8 Miliar di Kalbar Segera DilelangSebanyak 420.000 Wajib Pajak Orang Pribadi Kena PPh 35%Harga Minyak Tembus USD100, Risiko Ekonomi Global dan Indonesia MeningkatBank Dunia Naikkan Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026 Menjadi 5,2%Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Digelar 12 Oktober 2026, Peserta Diminta Siapkan Perangkat dan JaringanKurs Pajak 7–13 Oktober 2026: Dolar AS Naik Jadi Rp17.935DJP Kejar Target Pajak Rp2.593,35 Triliun pada 2027, Ini StrateginyaBSU Rp900 Ribu untuk 13,3 Juta Pekerja Segera Disiapkan, Syarat dan Jadwal Pencairan Masih Menunggu Aturan
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Presiden Prabowo: Uang Rakyat Tidak Boleh Dicuri, Cegah Semua Kebocoran

· · pajakonline.com

PajakOnline | Presiden Prabowo Subianto mengatakan uang pajak harus dipergunakan untuk melayani rakyat. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus berpihak kepada kepentingan rakyat. Pengelolaan keuangan negara harus bersih dan efisien. Kita harus menghentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat tidak boleh dicuri.

"Dari mana uang itu (untuk pembangunan)? Uang itu dari uang rakyat, uang itu dari pajak, uang itu dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran. Kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewangan dan korupsi. Uang rakyat tidak boleh dicuri karena akan kita kembalikan kepada pelayanan untuk rakyat. Jadi, jangan khawatir," kata Presiden Prabowo dalam pernyataannya di hadapan awak media, Kamis (4/11/2025).

Presiden mengatakan pemerintah berkomitmen untuk menyediakan transportasi massal yang terjangkau publik. Salah satu transportasi massal adalah kereta rel listrik (KRL). Pemerintahan berkomitmen untuk menanggung sebagian besar biaya operasional transportasi massal agar pelayanan dimaksud bisa dinikmati oleh masyarakat luas.

"Kereta api akhirnya menjadi salah satu faktor membantu rakyat, membantu rakyat menengah dan rakyat bawah. Kalau orang kaya dia bisa naik pesawat, tapi rakyat sebagian besar akan merasa manfaat daripada kereta api," kata Presiden Prabowo.

Presiden meminta PT KAI untuk menambah jumlah gerbong untuk meningkatkan daya tampung kereta api. Secara khusus, Prabowo menyetujui penambahan 30 rangkaian baru KRL Jabodetabek dengan anggaran senilai Rp5 triliun.

"Kalau untuk rakyat banyak saya tidak ragu-ragu. Uangnya kita hemat tapi kepentingan rakyat di atas segala kepentingan dan saya minta harus dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," pungkas Presiden Prabowo.