TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Presiden Prabowo: Uang Rakyat Tidak Boleh Dicuri, Cegah Semua Kebocoran

· · pajakonline.com

PajakOnline | Presiden Prabowo Subianto mengatakan uang pajak harus dipergunakan untuk melayani rakyat. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus berpihak kepada kepentingan rakyat. Pengelolaan keuangan negara harus bersih dan efisien. Kita harus menghentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat tidak boleh dicuri.

"Dari mana uang itu (untuk pembangunan)? Uang itu dari uang rakyat, uang itu dari pajak, uang itu dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran. Kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewangan dan korupsi. Uang rakyat tidak boleh dicuri karena akan kita kembalikan kepada pelayanan untuk rakyat. Jadi, jangan khawatir," kata Presiden Prabowo dalam pernyataannya di hadapan awak media, Kamis (4/11/2025).

Presiden mengatakan pemerintah berkomitmen untuk menyediakan transportasi massal yang terjangkau publik. Salah satu transportasi massal adalah kereta rel listrik (KRL). Pemerintahan berkomitmen untuk menanggung sebagian besar biaya operasional transportasi massal agar pelayanan dimaksud bisa dinikmati oleh masyarakat luas.

"Kereta api akhirnya menjadi salah satu faktor membantu rakyat, membantu rakyat menengah dan rakyat bawah. Kalau orang kaya dia bisa naik pesawat, tapi rakyat sebagian besar akan merasa manfaat daripada kereta api," kata Presiden Prabowo.

Presiden meminta PT KAI untuk menambah jumlah gerbong untuk meningkatkan daya tampung kereta api. Secara khusus, Prabowo menyetujui penambahan 30 rangkaian baru KRL Jabodetabek dengan anggaran senilai Rp5 triliun.

"Kalau untuk rakyat banyak saya tidak ragu-ragu. Uangnya kita hemat tapi kepentingan rakyat di atas segala kepentingan dan saya minta harus dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," pungkas Presiden Prabowo.