PajakOnline.com—Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia menyelenggarakan G20 Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) High Level Symposium dengan tema “Harnessing Digitalization to Increase Productivity, Sustainable and Inclusive Economy of Women, Youth, and MSMEs” pada 4 Oktober 2022 secara hybrid sebagai side event dari GPFI Plenary Meeting yang ketiga.
Simposium ini bertujuan untuk memantik diskusi antara pembuat kebijakan, regulator, asosiasi, industri dan pemangku kepentingan terkait mengenai pentingnya digitalisasi untuk meningkatkan ekonomi yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan bagi perempuan, kelompok muda dan UMKM sebagai bagian dari prioritas G20 GPFI.
H.M. Queen Maxima dari Belanda, selaku UN Secretary-General’s Special Advocate for Inclusive Finance for Development (UNSGSA) dan GPFI Honorary Patron menyampaikan sambutan kunci pada simposium yang dibuka oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X yang diwakili oleh Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
Simposium tersebut diikuti dengan penyelenggaraan GPFI Plenary Meeting ketiga sekaligus yang terakhir oleh G20 GPFI sepanjang Presidensi Indonesia pada Rabu, 5 Oktober 2022. Pertemuan ini dipimpin oleh co-chair GPFI dari Bank of Italy dan perwakilan Presidensi GPFI dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
Rapat Pleno ini dihadiri oleh anggota GPFI dan implementing partners seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Islam (IsDB), Uni Eropa, Better Than Cash Alliance (BTCA), Consultative Group to Assist the Poor (CGAP), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), baik secara langsung maupun virtual. Pertemuan ini menuntaskan hasil kerja GPFI di bawah Presidensi G20 Indonesia sesuai dengan Financial Inclusion Action Plan (FIAP) yaitu Financial Inclusion Framework in Harnessing Digitalization to Increase Productivity, Sustainable, and Inclusive Economy of Women, Youth, and MSMEs.
Peningkatan inklusi keuangan merupakan salah satu fokus agenda jalur keuangan Presidensi G20 Indonesia. Untuk mewujudkan agenda ini, pemanfaatan digitalisasi ekonomi memiliki peranan penting dalam menciptakan peluang ekonomi yang lebih besar serta mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dengan memacu inovasi dan meningkatkan akses ke layanan keuangan.
Upaya pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) sangat vital bagi perekonomian. Pengembangan UMKM membutuhkan pendekatan yang bersifat holistik dan dalam ekosistem, setidaknya meliputi 6 aspek: kebijakan, akses keuangan, pasar, kapasitas sumber daya manusia, pendampingan dan budaya. Digitalisasi memegang peranan penting dalam menggabungkan keenam komponen tersebut dan semakin mengakselerasi program-program pengembangan UMKM. Bagi masyarakat/konsumen pun juga memberi banyak keuntungan melalui akses produk UMKM serta akses layanan keuangan melalui penurunan biaya transaksi.
“Untuk mengembangkan ekosistem UMKM dan digitalisasi, kita perlu membutuhkan lebih banyak keterlibatan sektor swasta baik dalam bentuk fintech, crowdfunding, maupun perdagangan elektronik, pendampingan UMKM yang baru merintis, dan perluasan jaringan usaha yang dapat mengundang lebih banyak investasi,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam pidato pembukanya pada G20 GPFI High Level Symposium.
Lebih lanjut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memaparkan bahwa digitalisasi terbukti meningkatkan inklusi keuangan. “Akan tetapi, upaya untuk meningkatkan literasi dan perlindungan konsumen juga perlu terus diperkuat sehingga semakin optimal dan meminimalkan risiko,” jelas Gubernur BI.
Pada kesempatan yang sama, Yang Mulia Ratu Maxima dari Belanda dan Sri Sultan Hamengku Buwono X turut menyampaikan kisah-kisah sukses pentingnya peran digitalisasi dalam meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi perempuan, anak muda, dan UMKM.
