PajakOnline.com—Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Juni 2022 mencapai Rp1.243,6 triliun, setara 40,0% dari pagu APBN sesuai Perpres 98/2022, dan mengalami pertumbuhan sebesar 6,3% (yoy) dari tahun sebelumnya.
Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp876,5 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp367,1 triliun.
Kami kutip dari Laporan APBN Kita Edisi Juli 2022, kinerja belanja K/L bulan Juni Rp392,8 T (41,5% dari Pagu pagu APBN Perpres 98/2022), utamanya dimanfaatkan untuk belanja pegawai termasuk THR, kegiatan operasional K/L, pengadaan peralatan/ mesin, jalan, jaringan, irigasi, serta pernyaluran berbagai bansos dan program PEN ke masyarakat. Selanjutnya, belanja Non-KL Rp483,7 T (35,7% dari Pagu pagu APBN Perpres 98/2022) utamanya didukung penyaluran subsidi, kompensasi BBM dan listrik, dan pembayaran pensiun (termasuk THR dan Pensiun 13) serta jaminan kesehatan ASN.
Anggaran perlindungan sosial dalam APBN 2022 dimanfaatkan untuk pemberian bantuan sosial dan subsidi bagi masyarakat terdampak. Realisasi hingga semester I telah mencapai Rp188,2 triliun, meliputi pemberian manfaat berupa: a) penyaluran untuk program prakerja kepada 1,7 juta peserta, b) PKH kepada 10 juta KPM, c) kartu sembako kepada 18,7 juta KPM, d) BLT Desa kepada 7,5 juta KPM, e) subsidi Bunga KUR kepada 3,7 juta debitur.
Alokasi Penanganan Covid Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) tahun 2022 terdiri dari penanganan kesehatan sebesar Rp122,54 triliun, perlindungan masyarakat sebesar Rp154,76 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp178,32 triliun. Realisasi PC-PEN hingga 22 Juli 2022 mencapai Rp146,7 triliun atau 32,2% dari total alokasi sebesar Rp455,62 triliun, meliputi: a) Kesehatan Rp31,8 triliun; b) Perlinmas Rp63,7 triliun; dan c) Penguatan Pemulihan Ekonomi Rp51,3 triliun.
Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan 30 Juni 2022 mencapai Rp333,1 triliun atau 45,2% dari pagu APBN 2022. Sebagian besar jenis TKD mengalami kenaikan kinerja penyaluran disebabkan kepatuhan pemerintah daerah yang lebih baik.
Selanjutnya, pembiayaan investasi terus didorong untuk mendukung pembangunan di sektor prioritas dan upaya ekonomi pemulihan. Realisasi pembiayaan investasi pada semester I mencapai Rp48,0 triiliun (di mana 97,9% nya direalisasikan untuk infrastruktur dan pendidikan).
