PajakOnline.com—Sampai dengan 31 Juli 2023, realisasi Belanja Negara mencapai Rp1.461,2 triliun atau 47,7% Pagu APBN, tumbuh 1,2% (yoy). Komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) telah terealisasi sebesar Rp1.020,4 triliun (45,4% dari Pagu), ditopang Belanja K/L sebesar Rp493,0 triliun dan Belanja non-K/L sebesar Rp527,4 triliun. Demikian disampaikan Menkeu Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita (Kinerja dan Fakta) Edisi Agustus 2023.
Menkeu mengungkapkan, sebanyak 55,1% dari BPP atau sebesar Rp562,6 triliun merupakan belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, baik melalui Perlindungan Sosial, Petani dan UMKM, Pendidikan, dan Infrastruktur.
Dari sektor Perlindungan Sosial, Petani dan UMKM, BPP digunakan untuk memberikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 9,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kartu sembako bagi 18,7 juta KPM, dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) untuk 96,7 juta peserta.
Manfaat perlindungan sosial juga diberikan dalam bentuk bantuan benih, mulsa, pupuk organik, alat dan mesin, serta bantuan ternak.
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan berbagai jenis subsidi untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, antara lain: subsidi dan kompensasi listrik untuk 39,2 juta pelanggan, subsidi LPG 3 Kg untuk 4,0 juta metrik ton, subsidi dan kompensasi untuk 8.654,2 ribu kilo liter BBM, dan subsidi perumahan untuk 111,0 ribu unit.
Di sektor Pendidikan, pemerintah telah merealisasikan Program Indonesia Pintar untuk 11,07 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar Kuliah untuk 718,7 ribu mahasiswa, Bantuan Operasional Sekolah (Kemenag) untuk 6,2 juta siswa, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri untuk 197 PTN, serta Kartu Prakerja untuk 586,2 ribu peserta.
Sementara itu, untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur, pemerintah telah melakukan pembangunan/rehabilitasi infrastruktur untuk berbagai manfaat, antara lain: sarana dan prasarana pendidikan, sanitasi/persampahan, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), jalan, jembatan, rel kereta api, bandara, pelabuhan, bendungan, dan irigasi. Selain itu, alokasi belanja infrastruktur juga digunakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana, antara lain untuk bantuan stimulan perumahan gempa Cianjur sebanyak 42,4 ribu Kepala Keluarga.
Dari sisi Transfer ke Daerah (TKD), sampai dengan akhir Juli 2023 telah tersalur sebesar Rp440,9 triliun (54,1% Pagu), tumbuh 6,6% (yoy). Kinerja TKD terutama ditopang realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) akibat naiknya Pagu DBH khususnya jenis Cukai Hasil Tembakau (CHT), Minerba, dan Migas TA 2023 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik yang disebabkan peningkatan kepatuhan penyampaian syarat salur. Di sisi lain, penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Otonomi Khusus, dan Insentif Fiskal masih lebih rendah dibanding tahun lalu dipengaruhi penyiapan syarat salur. Dana Desa lebih rendah karena adanya penyesuaian penggunaan.
Pembiayaan Investasi 2023 berfokus pada sektor prioritas demi kesejahteraan masyarakat. Sampai dengan akhir Juli 2023, Pembiayaan Investasi telah disalurkan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 133.200 unit rumah di 386 kota/kabupaten, melalui LMAN untuk membiayai Proyek Strategis Nasional (PSN) meliputi Jalan Tol, Bendungan, Pelabuhan, Irigasi, penyediaan Air Baku, Jalur Kereta Api, Ibu Kota Negara, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Selain itu, pembiayaan investasi juga digunakan untuk mencerdaskan bangsa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Pemerintah juga berkomitmen memberikan bantuan kepada dunia internasional melalui Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI). Penyaluran hibah melalui LDKPI sejak 2020 – Juni 2023 telah diberikan untuk 34 negara.
Untuk Layanan Advokasi, Konsultan Pajak, Pendampingan di Pengadilan Pajak, Anda dapat menghubungi konsultan kami melalui komunikasi HP/WA 0889676695506 atau mengisi klik: 
