TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Rendahnya Kinerja Investasi PPS, Ternyata Ini Penyebabnya

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Faktor penyebab rendahnya kinerja atau realisasi investasi dari program pengungkapan sukarela (PPS) disampaikan kalangan pengusaha.

"Ketidakstabilan kondisi politik menjelang masa pemilihan umum atau pemilu menjadi pertimbangan besar bagi investor sebelum menempatkan dananya di Indonesia," kata Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (4/7/2022).

Dia mengungkapkan, faktor tersebut berpengaruh terhadap masih rendahnya realisasi investasi PPS. Pada dasarnya, kata dia, investor dan pengusaha memiliki keinginan yang tinggi untuk memutar modal di Indonesia. Terlebih, perekonomian macet selama dua tahun akibat pandemi Covid-19, sehingga kapital belum berputar maksimal.

Meskipun begitu, Suryadi menilai bahwa setidaknya terdapat tiga pertimbangan besar untuk melakukan investasi dalam kondisi saat ini.

Pertama, terkait kepastian hukum karena ketika terjadi pergantian pemerintahan baik di daerah maupun di pusat seringkali peraturan berubah, sehingga membuat pengusaha bingung.
Kedua, masa-masa menjelang pemilu menimbulkan ketidakpastian tersendiri bagi dunia usaha, terutama dari sisi keamanan.

Menurut Suryadi, sebagian kalangan akan cenderung menunggu (wait and see) untuk melakukan manuver investasi yang besar menjelang tahun politik.

"(Pertimbangan) keamanan. Adanya tahun politik, ini kami mengharapkan bahwa keamanan harus terjaga dengan baik. Pengusaha takut kalau enggak aman," ujar Suryadi.

Ketiga, isu perizinan masih menjadi kendala bagi pengusaha untuk menggenjot dan merealisasikan investasi. Suryadi menyebut bahwa sistem online single submission (OSS) saat ini belum berjalan baik karena pemerintah pusat dan daerah sering tidak sejalan sehingga menghambat investasi.

Suryadi menyebutkan berbagai faktor itu memengaruhi iklim investasi secara keseluruhan, tak terkecuali terhadap realisasi investasi dalam program PPS. Menurutnya, realisasi investasi PPS akan melesat jika ketidakpastian semakin berkurang.

"Investor sedang hangat-hangatnya, ekspansif dan aktif, karena sudah dua tahun (terkendala pandemi Covid-19). Setelah bangun tidur itu kalau makan suka kalap, investasi begitu," katanya.