TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Sekolah Rakyat Siapkan Generasi Unggul Menuju Indonesia Emas

· · pajakonline.com

PajakOnline | Keberadaan Sekolah Rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono. ​

“Presiden ingin. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang menyongsong Indonesia Emas 2045,” kata Wamensos Agus Jabo dalam keterangannya, Kamis (3/7/2025).

Selain menyiapkan generasi emas Indonesia, Wamensos juga menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat yang merupakan sekolah berasrama gratis itu diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Sekaligus membekali anak-anak dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai potensi daerah.

Ia mengatakan, melalui keberadaan Sekolah Rakyat, anak-anak dari keluarga prasejahtera tidak hanya mendapatkan pendidikan. Tetapi juga keterampilan sesuai dengan potensi daerahnya.

"Sekolah Rakyat juga menjadi ruang kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Dalam upaya percepatan pembangunan sumber daya manusia," ujarnya.

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat di Nabire. "Kami memohon pada Kemensos kalau bisa ada peluang di Nabire ada satu Sekolah Rakyat," kata Meki Nawipa.

Ia menyampaikan bahwa terdapat sebanyak 6 dari 8 kabupaten di Papua Tengah yang menjadi daerah konflik. Banyak anak dari daerah konflik itu, kata dia, mengungsi dan tidak bersekolah. "Di Nabire ada lahan seluas 10 hektare. Kalau ada kebijakan bisa dapat tahun ini, anak-anak pengungsi dapat sekolah," ucapnya.

"Mimika juga saya minta agar ada Sekolah Rakyat," katanya. Menurut dia, dua daerah tersebut merupakan daerah yang paling aman dari konflik sehingga cocok dan aman digunakan sebagai lokasi Sekolah Rakyat.

Untuk saat ini, kata dia, proposal pengajuan beserta dokumen persyaratan Sekolah Rakyat di Nabire sudah siap. Sementara dokumen usulan pendirian Sekolah Rakyat di Mimika dari Pemprov Papua Tengah akan menyusul.

Permohonan serupa juga datang dari Wali Kota Sibolga Akhmad Syukri Nazry Penarik. Dia menyatakan mendukung penuh program Sekolah Rakyat dan telah menyiapkan lahan bersertifikat seluas 12 hektare.

"Sibolga senang ada Sekolah Rakyat karena banyak anak putus sekolah," kata dia. Menurut dia, anak-anak di Sibolga banyak yang mengalami putus sekolah karena membantu orang tua berjualan ikan, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat akan sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat.

"Kami siap dengan dokumen yang ada untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat. Kami harap bisa dikaji untuk menjadi prioritas tahun ini," kata dia.