PajakOnline.com—Menurunnya jumlah transaksi membuat penerimaan pajak dari perdagangan kripto melempem. Anjloknya harga kripto dinilai memengaruhi kondisi tersebut. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor mengungkapkan, hingga Oktober 2022, penerimaan pajak penghasilan (PPh) 22 dari kripto mencapai Rp91,4 miliar.
Pajak pertambahan nilai (PPN) Dalam Negeri mencapai Rp99,71 miliar. Ini berarti sejak Juni 2022 hingga Oktober 2022, akumulasi penerimaan pajak kripto telah mencapai Rp191,11 miliar.
Rata-rata penerimaan pajak kripto setiap bulannya berkisar Rp38,2 miliar. Setoran pajak kripto ternyata mengalami perlambatan berdasarkan data penerimaan bulanan. Pada Juni 2022 atau bulan pertama pelaporan dan pembayaran, pajak kripto terkumpul Rp48 miliar. Pada Juli 2022, penerimaan pajak kripto turun ke Rp32,9 miliar, tetapi kembali ngegas pada Agustus 2022 menjadi Rp45,85 miliar.
Namun demikian, pada Agustus 2022 ternyata menjadi catatan penerimaan bulanan pajak kripto tertinggi sejauh ini, karena setelahnya malah terus menurun. Penerimaan pajak kripto pada September 2022 melorot menjadi Rp32,37 miliar dan pada Oktober menjadi hanya Rp31,99 miliar. Kinerja kedua bulan tersebut berada di bawah rata-rata penerimaan pajak kripto sejauh ini.
Neil menyebut bahwa penerimaan pajak kripto berbasis pada pungutan dari transaksi perdagangan asetnya. Artinya, jika penerimaan pajak berkurang, maka terdapat penurunan jumlah transaksi. "Secara bulanan, kami tidak ada perubahan kebijakan entah itu penurunan tarif, dan sebagainya. Saya rasa sudah menjawab, kira-kira kenapa ini turun. PPh 22 dan PPN DN untuk kripto basisnya apa? Transaksi. Terus kok turun? Hal seperti ini bisa dijawab sendiri," kata Neil dalam media briefing DJP, Selasa (29/11/2022).
