TRENDING
Kanwil DJP Bali Serahkan Tersangka Pidana di Bidang PerpajakanDJP Terbitkan Aturan Penyedia Printer Meterai Teraan DigitalGaruda Juara ASEAN! Bekap Thailand Lewat Penalti, Gema Sasmita Bicara DNA JuaraDJP Kejar Target Pajak Rp2.593,4 Triliun pada 2027Tax Ratio 2027 Ditargetkan 9,26%, DJP Andalkan Coretax dan Perluasan Basis PajakSebanyak 11 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Oktober 2026, Cek Daftar dan KeringanannyaSuahasil Lantik 17 Pejabat Kemenkeu, 13 di Antaranya Pejabat Strategis DJPPMK 71/2026 Ubah Tata Cara Keberatan Pajak, DJP Kini Bisa Minta Data Pihak KetigaPrabowo Ingatkan TNI: Ancaman Indonesia Kini Tak Hanya Perang Fisik, Siber hingga NarkotikaDJP Siapkan Strategi Kejar Setoran Pajak Rp2.593 Triliun Tahun DepanDJP Mutasi dan Kukuhkan 1.834 Pegawai, Pelantikan Hari IniRupiah Anjlok, Cadangan Devisa Turun, BI Menjadi Mesin Utang Luar NegeriPemerintah dan BI Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter, Lima Pilar Jadi Fokus Jaga EkonomiPengawasan Transaksi Properti Makin KetatDJP Perketat Pengawasan Pajak hingga Akhir 2026Penerimaan Pajak Jakarta Barat Capai Rp58,28 TriliunKanwil DJP Bali Serahkan Tersangka Pidana di Bidang PerpajakanDJP Terbitkan Aturan Penyedia Printer Meterai Teraan DigitalGaruda Juara ASEAN! Bekap Thailand Lewat Penalti, Gema Sasmita Bicara DNA JuaraDJP Kejar Target Pajak Rp2.593,4 Triliun pada 2027Tax Ratio 2027 Ditargetkan 9,26%, DJP Andalkan Coretax dan Perluasan Basis PajakSebanyak 11 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Oktober 2026, Cek Daftar dan KeringanannyaSuahasil Lantik 17 Pejabat Kemenkeu, 13 di Antaranya Pejabat Strategis DJPPMK 71/2026 Ubah Tata Cara Keberatan Pajak, DJP Kini Bisa Minta Data Pihak KetigaPrabowo Ingatkan TNI: Ancaman Indonesia Kini Tak Hanya Perang Fisik, Siber hingga NarkotikaDJP Siapkan Strategi Kejar Setoran Pajak Rp2.593 Triliun Tahun DepanDJP Mutasi dan Kukuhkan 1.834 Pegawai, Pelantikan Hari IniRupiah Anjlok, Cadangan Devisa Turun, BI Menjadi Mesin Utang Luar NegeriPemerintah dan BI Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter, Lima Pilar Jadi Fokus Jaga EkonomiPengawasan Transaksi Properti Makin KetatDJP Perketat Pengawasan Pajak hingga Akhir 2026Penerimaan Pajak Jakarta Barat Capai Rp58,28 Triliun
PajakOnline Logo
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Setoran Pajak Migas Capai Rp17,8 Triliun per 15 Maret 2024, Turun 20,1 Persen

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor migas dan nonmigas sampai dengan pertengahan Maret 2024 merosot seiring tren menurun harga komoditas.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, realisasi penerimaan negara dari sektor sumber daya alam (SDA) migas mencapai Rp17,8 triliun sampai dengan 15 Maret 2024. Jumlah ini turun 20,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp22,3 triliun.

Terkontraksinya realisasi PNBP tersebut disebabkan tren moderasi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian crude price/ICP) yang dipengaruhi oleh peningkatan pasokan minyak mentah dari Amerika Serikat dan perubahan permintaan minyak pada triwulan I/2024.

"Selain harga ICP turun, liftingnya juga turun sehingga memang penerimaan kita kemudian mengalami penurunan 20,1% menjadi hanya Rp17,8 triliun," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita Edisi Maret 2024, Senin (25/3/2024).

Kementerian Keuangan mencatat realisasi harga minyak mentah Indonesia per Januari 2024 berada di level USD77,12 per barel eop/ytd. Angka ini di bawah asumsi APBN 2024 yang dipatok sebesar USD82 per barel.

Sementara itu, lifting minyak per Februari 2024 tercatat baru mencapai 575.600 barel per hari (bph), masih di bawah target APBN 2024 sebesar 635.000 bph.

Lifting gas bumi tercatat baru mencapai 906.600 barel setara minyak per hari (bsmph). Realisasi ini masih di bawah target yang dipatok sebesar 1,033 juta bsmph. Di sisi lain, realiasi PNBP dari sektor SDA nonmigas juga terkontraksi cukup dalam.

Menkeu juga melaporkan penerimaan negara dari sektor SDA nonmigas mencapai Rp22,4 triliun sampai dengan 15 Maret 2024. Realisasi tersebut anjlok 38,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp36,6 triliun. Dia menuturkan, penurunan tersebut dipengaruhi oleh moderasi harga batu bara.

"SDA nonmigas juga mengalami penurunan karena harga batu bara dan volume produksi batu bara juga menurun. Kita lihat penurunannya cukup tajam 38,7%, yaitu hanya Rp22,4 triliun," kata Sri Mulyani.