TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Stabilitas Ekonomi dan Sektor Keuangan Jadi Landasan Pemulihan Ekonomi

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Bank Indonesia bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Indonesia Foreign Exchange Market Committee (IFEMC) menyelenggarakan seminar internasional yang bertajuk “Best Practices and Lessons Learnt on LIBOR Transition in Developing a Robust and Credible Reference Rate", Senin (13/6/2022) di Jakarta. Seminar ini merupakan salah satu kegiatan dalam rangkaian acara pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia.

Seminar dibuka dengan leader insight yang mengulas pentingnya pelaku pasar untuk memahami agenda benchmark reform dan antisipasi yang harus dilakukan. Perkembangan transisi benchmark suku bunga global dari London Interbank Offered Rate (LIBOR) ke acuan yang lebih kredibel, serta penguatan acuan suku bunga di pasar domestik telah menjadi perhatian otoritas sektor keuangan di berbagai negara termasuk Indonesia.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam sambutannya mengatakan bahwa dalam memegang Presidensi G20 tahun ini, Indonesia memastikan bahwa forum G20 akan tetap menjadi platform untuk membahas seluruh agenda prioritas internasional, terlepas dari dinamika dan tensi geopolitik dunia yang saat ini sedang menguat. Salah satu agenda penting yang akan dibahas pada forum G20 adalah upaya pemulihan global selepas pandemi Covid-19.

“Penting untuk memastikan bahwa selama proses pemulihan ini dimana kita ingin pulih bersama dan pulih lebih kuat, pemulihan itu harus stabil. Stabilitas ekonomi dan stabilitas sektor keuangan kita akan menjadi sangat penting sebagai landasan bagi pemulihan ekonomi lebih lanjut,” terang Wamenkeu.

Jika berbicara tentang suku bunga acuan dalam kerangka sektor keuangan, Wamenkeu menegaskan bahwa perspektif pertamanya adalah tentang stabilitas ekonomi dan stabilitas sektor keuangan. Menurutnya, sektor keuangan yang stabil adalah hal penting sebagai salah satu pilar pemulihan yang kuat. Maka, para pelaku sektor keuangan harus memahami perkembangan transisi benchmark suku bunga global, serta harus mempersiapkan diri supaya sektor keuangan tetap stabil meskipun dengan perubahan tersebut.

Di sisi Pemerintah, satu hal yang sangat berhubungan langsung dengan transisi LIBOR dan reformasi suku bunga adalah penerbitan surat berharga negara. Hal ini tentu berpengaruh pada strategi pembiayaan Pemerintah pada APBN.

“Penting untuk menempatkan itu (diskusi mengenai suku bunga acuan) dalam perspektif pemulihan ekonomi, dimana kita ingin pulih bersama dan pulih lebih kuat. Hal itu penting untuk diletakkan dalam kerangka stabilitas ekonomi dan keuangan yang mendukung pemulihan bersama dan pemulihan yang lebih kuat,” lanjut Wamenkeu.

Sebagai informasi, penyelenggaraan seminar ini diharapkan memberikan informasi kepada pelaku pasar domestik tentang agenda benchmark reform yang terjadi secara global dan bagaimana progresnya di Indonesia, serta agenda benchmark reform domestik. Kegiatan ini juga akan memberikan informasi positif kepada negara lain, khususnya anggota G20, mengenai kemajuan proses benchmark reform di Indonesia yang dilakukan melalui koordinasi yang erat antarotoritas di pasar keuangan dengan pelaku pasar.