PajakOnline.com—Walaupun inovasi pembayaran pajak online telah lama diberlakukan, tetapi masih ada wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraannya. Bahkan, ada yang memiliki tunggakan pajak sampai bertahun-tahun.
Oleh karena itu, ketika pemilik kendaraan tidak tepat waktu dalam melaporkan pajak kendaraannya dilakukan pengenaan sanksi, sanksi di setiap daerah terdapat perbedaan dalam pengenaannya menyesuaikan kebijakan pemerintah setempat.
Terdapat sejumlah kerugian ketika pemilik kendaraan telat membayar pajak kendaraan, antara lain sebagai berikut:
1. Membayar Denda, kerugian ini bisa dialami wajib pajak ketika telat membayar pajak. Besarnya denda berbeda-beda, menyesuaikan dengan lama keterlambatan pembayaran pajaknya.
Denda Pajak Kendaraan Bermotor sampai 25% per tahun. Denda itu dihitung mengikuti tahun juga bulan.
Sebagai contoh wilayah DKI Jakarta, memberlakukan denda bagi yang terlambat membayar pajak berjumlah dua persen tiap bulannya. Ini sesuai dengan Perda (Peraturan Daerah) DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang KUPD (Ketentuan Umum Pajak Daerah).
2. Terkena Pidana Kurungan, Untuk pemakai kendaraan yang pajaknya telah lewat masa pembayaran, dapat dikenai sanksi UU No. 22 Pasal 2B ayat 1 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Dalam UU ini dijelaskan jika “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan tidak dilengkapi dengan STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dikenakan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu”.
3. Turunnya Harga Jual Kendaraan, ketika ingin menjual kembali kendaraan yang sedang mati perpajakannya, pembeli akan memberikan tawaran harga yang jauh lebih murah. Sebagai alasan untuk biaya menghidupkan kembali pajak kendaraan tersebut.
4. Dihapusnya Nomor Registrasi Kendaraan, kerugian ini telah tercantum dalam UU No. 22 pasal 74 ayat 2 tahun 2009 yang menjelaskan “Penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor bisa dilakukan jika kendaraannya rusak berat, hingga tidak dapat dioperasikan atau pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya dua tahun setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor”.
Sebagai informasi pajak kendaraan bermotor dikategorikan ke dalam jenis pajak provinsi. Yang menjadi salah satu objek dalam Pajak Daerah. Pemungutannya dilakukan di kantor bersama Samsat. (Ridho Rizqullah Zulkarnain)
