PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan penyesuaian ketentuan pajak penghasilan (PPh) pada sistem pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2022.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor menjelaskan dalam sistem e-filing kini telah disesuaikan dengan ketentuan PPh yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Salah satunya, batas peredaran bruto atau omzet tidak kena pajak senilai Rp500 juta bagi wajib pajak orang pribadi UMKM.
"Pelaporan SPT Tahunan Tahun 2022 melalui e-filing dan e-form sudah mengakomodasi penyesuaian tarif PPh sesuai UU HPP," kata Neil.
Dalam UU HPP, pemerintah mengubah ketentuan mengenai PPh mulai tahun pajak 2022 ini. Terhadap wajib pajak orang pribadi UMKM yang membayar pajak menggunakan skema PPh final, akan mendapatkan fasilitas batas omzet tidak kena pajak senilai Rp500 juta.
Melalui fasilitas itu, UMKM yang omzetnya hingga Rp500 juta dalam setahun tidak perlu membayar PPh final yang tarifnya 0,5%. Bagian omzet yang tidak dikenai pajak merupakan jumlah omzet dari usaha yang dihitung secara kumulatif sejak masa pajak pertama dalam suatu tahun pajak.
Neil mengatakan, DJP masih melakukan penyelarasan aplikasi MPajak dengan ketentuan batas omzet tidak kena pajak senilai Rp500 juta. Meski demikian, wajib pajak orang pribadi UMKM dapat langsung melaporkan SPT Tahunan melalui e-filing dan e-form.
"Untuk aplikasi M-Pajak sendiri masih belum mengalami pembaruan. Wajib pajak UMKM dapat langsung menggunakan e-filing pada laman djponline.pajak.go.id untuk melaporkan SPT Tahunannya," kata Neil.
UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mengatur batas akhir penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau 31 Maret 2023. Sementara, untuk SPT tahunan wajib pajak badan paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau 30 April 2023.
Wajib pajak pun dapat melakukan pelaporan SPT Tahunan, baik secara manual maupun online, yakni melalui e-filing atau e-form. Kepada wajib pajak yang baru terdaftar dan ingin melaporkan SPT Tahunan secara online, diharuskan memperoleh electronic filing identification number (EFIN) terlebih dahulu.
Penyampaian SPT Tahunan yang terlambat dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Denda terlambat melaporkan SPT Tahunan pada orang pribadi adalah sebesar Rp100.000, sedangkan denda keterlambatan wajib pajak badan dikenakan Rp1 juta.
