TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Validasi NIK Jadi NPWP di Bali Capai 79,22 Persen

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali terus melakukan pemadanan atau validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Wajib Pajak Pribadi (NPWP) untuk mengejar target 100 persen wajib pajak sudah terintegrasi pada 2024.

Dalam Semester I/2023 ini, Validasi NIK menjadi NPWP sejumlah 959.699 wajib pajak atau sekitar 79,22 persen. Sementara target validasi hingga Desember 2023 mencapai 1,2 juta wajib pajak. Masih tersisa 251.812 wajib pajak yang belum valid dengan rincian 9.476 wajib pajak perlu konfirmasi dan 242.336 wajib pajak perlu dimutakhirkan.

Kepala Kanwil DJP Bali Nurbaeti Munawaroh menjelaskan, pihaknya terus bekerja untuk mengejar target pemadanan NIK. Dia juga mengimbau agar para wajib pajak pribadi bisa segera melakukan pemadanan atau validasi secara mandiri.

“Kami berharap wajib pajak dapat segera melakukan validasi NIK menjadi NPWP secara mandiri melalui laman DJP online. Ini penting agar laporan pajak pribadi di 2024 bisa dilakukan dengan mudah tanpa ada kendala,” kata Nurbaeti, Rabu (26/7/2023).

DJP Bali mencatat dari 8 kantor pajak pratama atau KPP yang ada di Bali, validasi paling banyak dilakukan di KPP Gianyar dengan 263.379 wajib pajak yang sudah terintegrasi dari 329.621 wajib pajak yang menjadi target.

KPP Gianyar memang memiliki wilayah kerja yang paling luas, yang meliputi empat kabupaten yakni kabupaten Gianyar sendiri, kemudian Klungkung, Karangasem dan Bangli. Kemudian validasi NIK – NPWP terbanyak kedua ada di KPP Pratama Tabanan dengan 189.741 yang sudah tervalidasi dari 221.715 target wajib pajak yang akan divalidasi sepanjang 2023.

Selanjutnya KPP Singaraja dengan wilayah kerja kabupaten Buleleng dan Jembrana dengan 142.707 wajib pajak yang sudah tervalidasi. Selanjutnya KPP Pratama Denpasar Barat dengan 116.819 wajib pajak yang sudah tervalidasi, KPP Pratama Denpasar Timur dengan 105.844 wajib pajak tervalidasi.
KPP Badung Utara dengan capaian 84.396 wajib pajak yang tervalidasi, KPP Pratama Badung Selatan dengan 56.933 wajib pajak yang tervalidasi. KPP Madya Denpasar menjadi KPP dengan validasi NIK – NPWP paling sedikit dengan 214 validasi.

Menurut Nurbaeti KPP Madya Denpasar lebih banyak melayani wajib pajak badan dari pada wajib pajak pribadi sehingga wajib pajak pribadi hanya 222 di kantor madya ini.