TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline Logo
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Wajib Pajak Ini Kewajiban Pajaknya Dibayar Pemerintah

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Pemerintah perlu melakukan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (PBJT-TL) atas tenaga listrik yang dikonsumsi wajib pajak tertentu. Wajib pajak tertentu yang dimaksud adalah wajib pajak yang telah menandatangani perjanjian dengan pemerintah di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi atau di bidang kegiatan usaha lain. Wajib pajak tersebut memang merupakan pihak yang mendapat fasilitas pajak tertentu dari pemerintah.

“Wajib pajak tertentu ... merupakan wajib pajak yang telah menandatangani perjanjian dengan pemerintah di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi atau di bidang kegiatan usaha lain, yang pajak terutangnya dibebaskan dan ditanggung oleh pemerintah,” demikian kutipan Pasal 14 ayat (2) PP 4/2023.

Pembayaran PBJT-TL oleh pemerintah tersebut berasal dari jumlah tertentu yang merupakan bagian penerimaan negara atas setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak. Menteri keuangan menjadi pihak yang dimandatkan melakukan pembayaran PBJT-TL atas wajib pajak tertentu.

Adapun menteri keuangan akan mengatur lebih lanjut perihal ketentuan tata cara pembayaran PBJT-TL atas wajib pajak tertentu. Pengaturan lebih lanjut tersebut akan diatur dengan peraturan menteri keuangan (PMK).

Ketentuan pembayaran PBJT-TL atas wajib pajak tertentu oleh pemerintah bukan merupakan ketentuan baru. Sebelumnya, ketentuan serupa telah diatur dalam PMK 9/2016 s.t.d.d. PMK 195/2017. Sesuai peraturan tersebut, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) ditanggung dan dibebaskan dari pajak selain pajak perseroan yang berlaku di Indonesia. Pajak tersebut termasuk pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah, yaitu pajak air permukaan, pajak air tanah, dan pajak penerangan jalan (istilah sebelum PBJT-TL).

Fasilitas tersebut diberikan berdasarkan kontrak kerja sama antara Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dengan KKKS. Ada pula fasilitas terkait dengan pajak penghasilan pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan ketentuan tertentu.