TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Wapres: Stabilitas Ekonomi dan Politik Kunci Investasi Berkelanjutan

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin membuka Anugerah Layanan Investasi (ALI) Tahun 2022, Rabu (12/10/2022), di Grand Ballroom Hotel Fairmont, Jakarta Pusat. Dalam sambutannya, Wapres menekankan pentingnya stabilitas ekonomi dan politik guna keberlanjutan investasi di Tanah Air.

“Kestabilan ekonomi dan politik merupakan kunci keberlanjutan investasi, karena seberapa pun menariknya investasi secara nilai keekonomian, namun tanpa adanya stabilitas tersebut para investor sangat mungkin akan memilih keputusan yang lain,” ujar Wapres.

Menurut Wapres, beberapa unsur seperti kejelasan regulasi, ketersediaan lahan, dan kesiapan infrastruktur menjadi penting sebagai upaya menjaga stabilitas penyelenggaraan investasi di Indonesia.

“Stabilitas dalam konteks penanaman modal (investasi) lebih dari sekadar terjaganya kondisi makro ekonomi dan kepastian hukum. Unsur-unsur lain yang tidak kalah substansial ialah kejelasan regulasi, kelembagaan, kepastian ketersediaan lahan, kesiapan infrastruktur, koordinasi pusat-daerah, kapasitas SDM, serta peran sektor bisnis,” terangnya.

Lebih lanjut, Wapres menekankan, keberadaan investasi merupakan tulang punggung perekonomian karena tidak hanya sekadar mampu menciptakan lapangan kerja dan memproduksi barang/jasa, tetapi juga membantu menciptakan nilai tambah bagi ekonomi Indonesia.

“Investasi menjadi urusan vital sebab keberadaannya dapat menopang keberlanjutan pembangunan, menciptakan nilai tambah, mendorong keadilan ekonomi, dan bahkan membantu mewujudkan demokrasi ekonomi,” tuturnya.

Pada forum yang dihadiri para pimpinan kementerian/lembaga, kepala daerah, serta pemangku kebijakan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) ini, Wapres mengharapkan para pemangku kepentingan dapat menghasilkan solusi bersama dari beragam permasalahan, serta memberikan kemudahan di bidang investasi.

“Saya berharap seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan tukar-menukar solusi atas berbagai permasalahan pelayanan dan juga kemudahan investasi. Harapannya, semua pihak dapat saling belajar dan mengambil praktik-praktik terbaik yang semakin efisien dan akuntabel,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan akan terus bekerja sama dengan para pemangku kepentingan dalam memacu pertumbuhan investasi di Indonesia.

“Investasi Indonesia harus kita pacu dalam rangka menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru,” ujar Bahlil.

ALI merupakan pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah (pemda) dan kementerian/lembaga yang memperoleh hasil penilaian terbaik atas kinerja layanan investasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM.

Hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.